by

Kurang ‘Ciduh’, Mati Angin Kau…

PARA jurnalis sedang mewawancarai Wali Kota Bandar Lampung Herman HN, beberapa waktu lalu. | Andi Apriyadi

Tri Purna Jaya | Jurnalis Kompas.com

KONVERGENSI media di era digital ini tidak serta merta dibarengi perubahan pola peliputan para pelakunya. Hasilnya, berita yang disajikan hampir 90 persen sama persis dan tak lagi menjadi istimewa.

Para pewarta, kini, sudah seperti ‘tempat tadah ciduh’ dari satu sumber. Peliputan di desk kriminal, hukum, dan peristiwa aktual biasanya yang sering terjebak pada pola ini. Unsur kecepatan memang menjadi sajian utama desk ini. Namun, ada beberapa aspek penting jurnalisme yang menjadi korban, salah satunya verifikasi.

Saya ambil beberapa contoh dari media daring lokal Lampung. Beberapa waktu lalu kepolisian Lampung menembak mati lima terduga begal asal Jabung, Lampung Timur. Kelima terduga ini masih berusia remaja. Keluarga tidak terima dengan tindakan polisi tersebut dan menuntut agar kasus itu diusut.

Keluarga mengklaim para remaja itu tidak pernah terlibat tindak kriminal. Sementara polisi mengklaim, kelima remaja itu adalah residivis dan melawan saat ditangkap. Sehingga, perlu ‘tindakan tegas’ untuk melindungi polisi dan masyarakat.

Kemudian ada ketidaksesuaian fakta dari masing-masing pihak. Keluarga mengaku kepolisian langsung main tembak. Sedangkan kepolisian mengklaim kelima terduga begal melawan. Waktu kejadian yang sudah dua hari berlalu membuat saling klaim ini menjadi agak sulit diakui kebenarannya masing-masing. Lain halnya jika terjadi peristiwa aktual.

Kronologi kejadian dalam berita-berita yang beredar hanya bersumber dari satu sumber saja: kepolisian. Begitu mendapatkan what, where, when, who, why, how, ya sudah tinggal dijahit menjadi berita. Kering.

Dua ‘fakta’ yang saling bertentangan itu sebenarnya bisa diverifikasi dengan memeriksa ke lapangan –dalam hal ini testimoni dari masyarakat setempat di lokasi kejadian. Dan hal ini pun tidak sulit, karena notabennya lokasi kejadian masih bisa diakses dan berada di tepi jalan Soekarno-Hatta.

Dari sekian banyak media daring di Lampung yang memberitakan kasus ini, tidak satupun media yang memuat hasil kroscek di lapangan itu. Hasilnya, fakta dibiarkan mengabur dan wacana berputar di-saling bantah itu.

Ketika terbentur tidak ada lagi yang bertestimoni atau press release, ya mati angin. Buntu. Kasus menguap begitu saja.

Proyeksi bisa menjadi pendobrak kebuntuan wartawan. Memang, bekerja di lapangan sangat berat. Pengalaman saya –meski baru seumur jagung, sembilan tahun– sangat sulit untuk membuat berita yang benar-benar berkualitas, lengkap dan ‘berisi’.

Dan ini semakin saya rasakan begitu mencoba menjadi editor (redaktur) di sebuah media daring di Lampung.

Editor bertugas mengedit (ya iyalah), membuat yang tidak jelas dalam berita kiriman, menjadi berita yang laik baca. Tapi, seringnya, editor seakan menjadi ‘musuh’ dan harus dimusuhi.

Ketika ditanya, jawaban: “Gue yang di lapangan, Bang. Baca aja beritanya ada di situ,”. Okelah, jika berita kiriman sudah press-klar: bahasa tertata, fakta tidak tercampur dengan opini, konfirmasi dan verifikasi lengkap, hingga cover both side. Lah, ini, catatan belanja emak saya saja lebih jelas dibaca.

Saat berada di posisi sebagai redaktur ini, saya jadi mengetahui kecenderungan karakter wartawan zaman now.

Menurut saya, proyeksi dari redaktur ataupun sebaliknya bisa meminimalkan kebuntuan bagi wartawan saat bekerja di lapangan. Proyeksi ini sejatinya proses demokrasi di ruang redaksi (yang akhir-akhir ini bisa dikatakan mati). Wartawan dan pengampu rubrik saling bertukar pikiran.

Namun, kebanyakan aktivitas ini mulai ditinggalkan. Wartawan langsung terjun ke lapangan tanpa dibekali ‘kisi-kisi’ bagaimana membuat liputan. Dan meskipun ada, proyeksi kerap kali dianggap sebagai beban.(*)

Catatan: Artikel ini dibuat sebagai tugas pra Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) AJI Bandar Lampung pada 2018.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed