by

Bajingan! Adik Saya “Diracuni” Amplop

PARA jurnalis sedang mewawancarai Wali Kota Bandar Lampung Herman HN, beberapa waktu lalu. | Andi Apriyadi

Derri Nugraha | Pemimpin Redaksi Sukma 2018-2019

“Kak, kami dapat ini sehabis liputan,” kata Ega seraya mengirim gambar amplop di Grup WhatsApp (WAG) Sukma Polinela, Selasa, 4 Februari 2020. “Ini” dimaksud Ega adalah amplop.

Saat itu, Ega dan Anisa meliput penjaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung. Mereka dan beberapa anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pers Suara Kreativitas Mahasiswa (Sukma) Politeknik Negeri Lampung (Polinela) tengah menjalani magang di salah satu perusahaan media. Peliputan penjaringan tersebut bagian dari magang.

Terus terang, saya kaget ketika membaca pesan tersebut. Dongkol. Tanpa pikir panjang, saya yang waktu itu menemani anggota Sukma liputan kuliner bergegas menemui Ega dkk. Dalam hati saya bergumam, “Bajingan! Adik saya ‘diracuni’.”

“Kami kan liputan tentang penjaringan bakal calon wali kota oleh salah satu partai politik. Sehabis meliput, kami diberikan amplop ini,” kata Anisa sambil menunjukkan amplop kecil.

“Iya kak, kami gak tahu apa-apa. Tiba-tiba pas mau pulang langsung dikasih gitu, dan ya kami kagetlah. Semua wartawan yang ada di situ dapat (amplop) semua kok. Kami kira hal wajar,” timpal Ega.

Amplop kecil itu berisi uang sebesar Rp100 ribu. Anisa dan Ega masing-masing menerima satu amplop. Sebagai senior, saya kembali mengingatkan bahwa haram bagi seorang jurnalis menerima amplop. Sebenarnya, mereka sudah dibekali ihwal Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Namun, mereka belum begitu memahami karena baru saja bergabung dengan Sukma.

Setelah mendengar cerita mereka, saya dan dua anggota lain menuju kantor partai politik yang memberi amplop. Sesampai di sana, kami berusaha menemui pihak panitia yang memberi amplop. Kebetulan, saya bertemu dengan seorang pria yang bertugas membagikan amplop.

Syahdan, saya pun menyampaikan maksud kedatangan kami, yakni ingin mengembalikan amplop. Raut wajah pria tersebut tampak terkejut. Ia memperlihatkan ekspresi keheranan mengapa kami memulangkan amplop.

“Oh iya, kebetulan itu saya yang membagikan. Ya sudah biasalah yang seperti itu (amplop),” ujarnya. “Ini sebagai ucapan terima kasih karena sudah meliput dan sebagai pengganti uang bensin untuk wartawan.”

Praktik pemberian amplop di kalangan jurnalis sudah berlangsung lama. Bahkan, akhir-akhir ini menjadi semacam kebiasaan atau dalam bahasa Jawa disebut “Tuman”. Pemberi amplop dan wartawan seolah-olah sudah saling mengerti satu sama lain. Layaknya simbiosis mutualisme, di mana pemberi suap akan diberitakan yang baik-baik saja, dan wartawan mendapatkan semacam imbalan. Jadi, saling menguntungkan.

Bandingkan dengan jurnalis di Amerika. Sependek pengetahuan saya, jurnalis di sana sadar akan integritasnya. Terlebih, profesi wartawan dipandang penting dan mulia di sana. Jika mendapat tugas dan harus menumpang pesawat atau sekadar menghadapi traktiran dari narasumber, perusahaan tempat si wartawan bekerja akan menanggung penuh biaya peliputan. Tujuannya, agar wartawan tidak memiliki konflik kepentingan dengan narasumber.

Mungkin sekarang saya beruntung masih bisa teguh terhadap idealisme. Sebab, saya masih menyandang status sebagai mahasiswa. Biaya penuh masih dari orang tua. Beberapa teman jurnalis yang saya tanya, mereka berkata bahwa ada konflik lain saat menjadi seorang wartawan, yaitu isi perut. Bagi mereka yang sudah memiliki tanggungan keluarga sangat sulit untuk menghindari praktik amplop.

Saya sepakat dengan Yoso Muliawan, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Bandar Lampung 2013-2016. Pada suatu kesempatan, Yoso mengatakan, “Sebelumnya, kita harus paham betul niat kita menjadi seorang jurnalis dan paham akan tanggung jawab sebagai jurnalis. Sehingga, ketika menjadi seorang jurnalis, kita bisa mengedepankan kepentingan publik.”

Artinya, kepentingan pribadi terkait isi perut tidak bisa dijadikan alasan bagi wartawan untuk menjual profesinya. Karena itu, penting bagi seorang juru warta menjaga integritas, kredibilitas, dan independensi. Sehingga, kepercayaan publik terhadap jurnalis tidak kian luntur.

Merenungi problematik ini, saya teringat dengan kata-kata Buya Hamka, “Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kalau bekerja sekadar bekerja, kera juga bekerja.” Profesi jurnalis selayaknya dapat dijadikan seseorang untuk menjadikan hidupnya lebih bernilai dengan menjaga integritas dan profesionalisme. Sebab, kalau kerja sekadar untuk mendapatkan imbalan, kera di hutan pun bekerja.(*)

Baca juga “Ado Idak?”: Anomali Wartawan  

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed