by

Darurat Covid-19: Menakar Potensi Korupsi Penunjukan Langsung

-Pendapat-569 views
Ilustrasi | ist

Adam Khafi Ferdinand | Peneliti Pusat Kajian Masyarakat Antikorupsi dan HAM Unila

HARI demi hari kita semua dihadapi dengan pandemi Covid-19. Hingga Minggu, 5 April 2020, pukul 11.18 WIB, sampar ini mewabah di 206 negara, termasuk Indonesia.

Secara nasional, tercatat 2.092 orang yang positif Covid-19. Sebanyak 150 orang sembuh dan 191 meninggal dunia. Hal ini membuat status Indonesia menjadi situasi darurat. Keadaan tersebut juga berpengaruh pada pengadaan barang dan jasa di Indonesia.

Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron, selama penanganan virus Corona, pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung. Pengadaan ini termasuk ke dalam pengadaan khusus, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018. Dia berharap, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan secara cepat dan responsif guna memenuhi kebutuhan tanggap darurat pandemi Covid-19.

Pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat melalui penunjukan langsung memang dapat dilakukan berdasar peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018. Atas Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020, LKPP juga telah mengeluarkan Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 terkait penjelasan sederhana pelaksanaan pengadaan dalam rangka penanganan darurat Covid-19.

Nantinya, pejabat pembuat komitmen (PPK) akan menunjuk penyedia yang mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan. Pelaksanaan penunjukan langsung dalam situasi ini dapat berjalan sesuai harapan bila para pihak beriktikad baik mematuhi etika pengadaan dan bertujuan untuk menolong masyarakat.

Rawan Diselewengkan

Jika dibandingkan dengan proses tender atau lelang, mekanisme penunjukan langsung memang bisa dengan cepat merespons kebutuhan korban. Kendati demikian, penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa sangat rawan diselewengkan. Jangankan penunjukan langsung, pengadaan barang dan jasa melalui pelelangan pun masih terjadi korupsi secara masif. Pengujung 2019, korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa menjadi kasus terbanyak ditangani oleh KPK.

Situasi mengkhawatirkan yang terjadi sekarang ini juga masuk kriteria keadaan darurat bencana. Jika melihat ke belakang, Indonesia pernah beberapa kali melakukan pengadaan barang dan jasa saat terjadi bencana. Bahkan, dilakukan sebelum, selama, maupun sesudah bencana. Namun, pengadaan barang dan jasa tersebut masih saja tidak dapat terlepas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Salah satunya bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Saat itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk para korban gempa dan tsunami. Sangat disayangkan, pembangunan tersebut justru jadi bancakan bagi para koruptor beserta kroninya. Sebanyak 22 orang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, termasuk dari kalangan pengusaha maupun pejabat di Kementerian PU-Pera.

Kasus lainnya, gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Praktik korupsi muncul terkait dana kemanusiaan rehabilitasi rumah bagi para korban. Salah satu pelaku adalah anggota DPRD Kota Mataram dan kepala Dinas Pendidikan setempat. Miris melihat kelakuan pejabat yang koruptif. Belum lagi korupsi muncul dengan modus lainnya, seperti suap, mark-up, pembangunan fiktif, hingga pengurangan spesifikasi. Padahal, program-program dana bantuan tersebut guna membantu masyarakat yang mengalami musibah.

Transparansi adalah kunci

Bak benalu, korupsi selalu saja ada di republik ini. Hal tersebut tentu menjadi keprihatinan bagi kita semua. Artinya, korupsi dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan dapat dilakukan oleh siapa saja, tak terkecuali dalam keadaan darurat seperti sekarang. Minimnya pengawasan dan tata kelola dana membuat bantuan bencana begitu rentan diselewengkan. Semua orang lebih fokus menyelamatkan korban serta mendistribusikan bantuan. Belum lagi banyak yang meyakini bahwa tidak akan ada orang yang tega dan berani mengeruk keuntungan dari bencana. Kondisi tersebut diperparah dengan informasi mengenai bantuan bencana yang cenderung tertutup.

Walaupun nantinya pengadaan barang dan jasa secara penunjukan langsung, setidaknya melalui mekanisme elektronik dengan meng-update pada Layanan Pengadaan Secara Eletronik (LPSE), baik di pusat maupun di daerah. Informasi yang berkaitan dengan pengadaan dapat ditampilkan secara terbuka dan transparan kepada publik. Selain Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pengadaan juga dapat diawasi secara langsung oleh masyarakat. Aspek transparansi dalam pengadaan merupakan kunci guna mencegah keinginan untuk melakukan berbagai macam kecurangan.

Selain keterbukaan, sanksi yang berat juga salah satu upaya efektif pemberantasan korupsi dalam situasi seperti ini. Sanksi maksimal hingga pemiskinan dapat dijatuhkan guna membuat siapa saja berpikir ulang untuk menyelewengkan bantuan bencana. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20  Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan akses untuk itu. Dalam Pasal 2 ayat (2), bagi siapa saja yang melakukan korupsi terhadap dana bencana dapat dijatuhi pidana mati.

Kita semua sepakat bahwa korupsi dapat memperburuk keadaan, bahkan memperberat penderitaan para korban. Seharusnya, situasi darurat virus Corona ini menjadi kesempatan bagi kita sesama manusia untuk saling peduli satu sama lain. Bahu-membahu untuk saling membantu. Bukan lagi mengutamakan kepentingan pribadi dengan melakukan praktik-praktik koruptif.(*)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed