by

Prinsip Melindungi Hak Sipil-Politik dalam Perang Melawan Covid-19

Ilustrasi | idcloudhost.com

BANDAR LAMPUNG – Pandemi Covid-19 menghadirkan ancaman besar bagi kesehatan masyarakat. Akan tetapi, langkah-langkah darurat yang diadopsi untuk memerangi bahaya dapat berdampak diskriminatif dan menimbulkan bahaya. Bahkan, bisa diperpanjang dan digunakan kembali setelah krisis berlalu.

Freedom House, lembaga pengawas independen yang memperjuangkan kemajuan kebebasan dan demokrasi, menyerukan pemerintah untuk melindungi hak-hak sipil dan politik selama dan setelah pandemi dengan mengikuti prinsip-prinsip, sebagai berikut:

  1. Setiap pembatasan darurat harus dikomunikasikan dengan jelas, berlaku secara transparan, berlandaskan hukum, diperlukan untuk melayani tujuan yang sah, dan sebanding dengan ancaman.
  2. Pembatasan darurat yang memengaruhi hak-hak dasar, termasuk kebebasan berkumpul, berserikat, atau gerakan internal harus dibatasi durasinya. Tunduk pada pengawasan independen dan diperluas hanya berdasarkan kriteria transparan. Individu harus memiliki kesempatan untuk mencari pemulihan dan kompensasi untuk setiap pelanggaran hak yang tidak perlu atau tidak proporsional selama masa krisis.
  3. Program pengawasan baru atau yang diperluas menggunakan teknologi baru atau mengumpulkan informasi pribadi individu, termasuk yang diperoleh dari perusahaan swasta, harus dikelola secara terbuka dan transparan. Secara ilmiah diperlukan untuk membatasi penyebaran penyakit, terbatas durasinya, tergantung pada pengawasan independen, dan “diblokir” dari penggunaan komersial dan pemerintah lainnya seperti penegakan hukum dan penegakan kebijakan imigrasi.
  4. Pers yang bebas sangat penting saat keadaan darurat. Seyogianya tidak ada sensor negara atau pembatasan lain pada arus informasi yang bebas. Semua upaya harus dilakukan untuk menyediakan dan memelihara akses ke internet dan platform komunikasi lainnya. Pidana terkait informasi palsu tidak proporsional dan rentan terhadap penerapan dan kesewenang-wenangan. Sebagai gantinya, pemerintah harus melawan segala kebohongan dengan memberikan informasi yang jelas, akurat, dan terkini.
  5. Setiap langkah yang layak harus diambil untuk melindungi administrasi pemilihan yang bebas dan adil. Termasuk, menyesuaikan aturan pendaftaran pemilih dan prosedur tempat pemungutan suara, mendorong pemungutan suara awal, dan memungkinkan pemilihan melalui surat atau prosedur pemungutan suara jarak jauh lainnya, di mana integritas mereka dapat terjamin. Penundaan pemilihan menjadi upaya terakhir dan harus didukung oleh hukum dan konsensus di antara kekuatan politik dan pakar independen.(*)

Catatan: Artikel ini dikutip dari laman Freedom House pada Kamis, 16 April 2020. Link selengkapnya klik di sini.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed