by

Zona Merah, Kebijakan Seperti Apa Diterapkan Pemkot Bandar Lampung?

DIREKTUR LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan | Jejamo.com/Andi Apriyadi

BANDAR LAMPUNG – Lembaga Bantuan Hukum  (LBH) Bandar Lampung mempertanyakan kebijakan pemerintah kota (pemkot) setempat pascapenetapan zona merah pandemi Covid-19. Berdasar peta sebaran pada laman https://infeksiemerging.kemkes.go.id, terjadi transmisi lokal karena jumlah pasien terinfeksi Covid-19 di Kota Tapis Berseri.

Yang menjadi perhatian LBH Bandar Lampung adalah bukan dari daerah mana penyebaran Covid-19 itu berasal. Tetapi, kebijakan apa yang dapat diterapkan Pemkot Bandar Lampung untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” kata Direktur LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan melalui siaran pers, Jumat, 1/5/2020.

Dia mengatakan, Pemkot Bandar Lampung perlu waspada akan kemungkinan penyebaran virus Corona secara lokal, maupun potensi penyebaran yang makin masif ke depan. Karena itu, pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) patut dipertimbangkan. Payung hukum PSBB adalah UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan juncto Peraturan Pemerintah 21/2020 tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kemudian, aturan teknisnya, yakni Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka Penanganan Virus Covid-19.

“PSBB itu untuk mengatur pembatasan kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti peliburan sekolah, pembatasan moda transportasi, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat umum,” ujarnya.

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi pemerintah daerah untuk PSBB. Syarat tersebut antara lain peningkatan jumlah kasus, penyebaran atau jumlah kematian karena virus corona dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Kemudian, terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Chandra melanjutkan, data yang diajukan untuk menerapkan PSBB, yaitu pertama, peningkatan jumlah kasus menurut waktu disertai kurva epidemiologi. Kedua, penyebaran kasus menurut waktu disertai peta penyebarannya. Ketiga, kejadian transmisi lokal disertai dengan hasil penyelidikan epidemiologi yang menyebutkan terjadi penularan generasi kedua dan ketiga. Terakhir, kesiapan pemerintah daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Permenkes 9/2020.

LBH Bandar Lampung mengingatkan bahwa kesiapan daerah menjadi indikator yang tidak kalah penting apabila pemkot mengajukan PSBB. Khususnya, dalam aspek kebutuhan pokok masyarakat dan ketersediaan beras serta pangan selama pandemi Covid-19. Berdasar data Bulog, hingga pertengahan Maret 2020, stok beras di seluruh unit gudang Bulog wilayah Indonesia sebanyak 1,6 juta ton.

“Stok beras di Bulog memiliki potensi dan berbagai kemungkinan cenderung kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama pandemi Covid-19. Hal tersebut harus menjadi perhatian Pemkot Bandar Lampung dalam menjaga ketersediaan beras dan pangan apabila PSBB menjadi pilihan,” kata dia.(*)

Baca juga Petunjuk Keamanan Digital Selama Pandemi Covid-19

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed