by

Dampak Covid-19, Kesejahteraan Anak-anak di Indonesia Menurun

SEORANG anak menonton video belajar digital dari rumah di Bandung, Jawa Barat, Selasa, 17/3/2020. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kebijakan untuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah perlu dilakukan untuk menekan penyebaran virus corona atau Covid-19. | Antara Foto/M Agung Rajasa/NZ

JAKARTA – Kebijakan pemerintah ihwal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tak hanya berdampak pada orang dewasa, tapi juga terhadap anak-anak. Selain kesehatan, pandemi Covid-19 memberikan dampak secara sosial, ekonomi, dan pendidikan.

Menurut penelitian UNICEF Indonesia, pemberlakuan PSBB berdampak besar pada penghasilan pekerja sektor informal. Padahal, pekerja ini juga memiliki keluarga. Turunnya penghasilan kepala keluarga memberi pengaruh langsung pada kesejahteraan anak.

“Ada tiga krisis yang terjadi terkait kondisi tersebut. Pertama, krisis kemiskinan anak; kedua adalah krisis gizi; dan ketiga adalah krisis pembelajaran,” kata Angga Dwi Matra, Spesialis Kebijakan Sosial UNICEF Indonesia, melalui siaran pers, Senin, 11/5/2020. Dia menyampaikan hal tersebut saat Diskusi Online seri #1 yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan UNICEF, kemarin.

Dalam diskusi bertajuk “Dampak Sosial Ekonomi COVID-19 pada Anak-Anak di Indonesia” itu, Angga mengatakan bahwa saat ini hanya 52 juta penduduk di Indonesia yang bisa dianggap memiliki pendapatan yang aman. Sementara, sebagian besar dari 115 juta penduduk Indonesia yang diklasifikasikan sebagai “calon kelas menengah” (istilah yang baru-baru ini diperkenalkan oleh Bank Dunia) termasuk sangat rentan.

PSBB yang sedang diberlakukan membuat “calon kelas menengah” kehilangan penghasilan. Kehilangan pendapatan rumah tangga yang terjadi secara tiba-tiba menimbulkan ketidakstabilan situasi ekonomi keluarga dan dapat berujung pada kemiskinan.

Angga mengutip proyeksi Bappenas, kemungkinan penduduk Indonesia jatuh miskin naik menjadi 55%. Dari angka tersebut, sekitar 27% calon kelas menengah diperkirakan mengalami ketidakamanan pendapatan yang mengkhawatirkan.

“Keluarga dan anak-anak yang jatuh miskin dalam waktu singkat akan mengalami dampak berat dalam hal keamanan pangan rumah tangga dan keterbatasan terkait akses, ketersediaan, dan keterjangkauan bahan makanan sehat. Survei daring menunjukkan bahwa kebutuhan pangan semakin tidak aman: 36% dari responden menyatakan bahwa mereka ‘sering kali’ mengurangi porsi makan karena masalah keuangan,” ujarnya.

Kesenjangan Akses Pendidikan

Krisis lain yang dihadapi adalah krisis pembelajaran. Saat ini, lebih dari 120 negara telah memberlakukan pembatasan interaksi sosial melalui penutupan sekolah yang berdampak pada jutaan siswa di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menerapkan belajar dari rumah sejak Maret lalu. Penutupan sekolah dapat memperburuk kesenjangan akses pendidikan. Siswa miskin dan rentan merupakan pihak paling terdampak oleh penutupan sekolah. Pendidikan mungkin tidak menjadi prioritas utama karena kerap harus bersusah payah memenuhi kebutuhan dasar.

“Lamanya waktu belajar yang hilang dapat membuat banyak siswa sulit menguasai pengetahuan dan kemampuan sesuai tingkatan kelas yang diharapkan. Situasi ini dapat menimbulkan risiko terhadap pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia. Jumlah anak yang putus sekolah juga dapat meningkat. Hal itu akibat kesulitan yang dihadapi anak dan remaja untuk kembali dan tetap bersekolah setelah penutupan sekolah dan kontraksi ekonomi yang berlangsung dalam waktu lama,” kata dia.

Kondisi ini juga memberi dampak pada anak-anak penyandang disabilitas. Mereka sulit belajar dari jarak jauh dengan efektif karena memerlukan kontak fisik dan emosional dengan guru. Juga mengandalkan alat-alat dan terapi khusus agar dapat belajar dengan baik.

Kondisi krisis pendidikan ini diakui oleh komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti. Berdasar penelitian KPAI, pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai bagian dari upaya menekan penyebaran Covid-19 memunculkan fakta, yakni besarnya kesenjangan pendidikan antara kelompok yang mampu dan tidak mampu.

Akses listrik, internet, dan kemampuan membeli pulsa dan komputer atau ponsel yang layak untuk belajar jarak jauh ternyata sangat tidak memadai. Masih banyak anak yang tak memiliki keleluasaan akses untuk mengikuti pembelajaran secara online. Dampaknya, mereka kehilangan kesempatan untuk mendapat pembelajaran yang layak. Padahal, memperoleh pendidikan adalah salah satu hak anak yang wajib dipenuhi oleh pemerintah.

PJJ Tidak Efektif

Menurut Retno, PJJ tidak efektif. Sejak PJJ diberlakukan, KPAI menerima ratusan pengaduan terkait beban tugas. Mayoritas pengadu adalah anak-anak usia sekolah menengah. Hasil penelitian KPAI yang melibatkan 246 responden utama, 1.700 siswa pembanding, dan 602 guru, KPAI mendapat kesimpulan: PJJ membuat siswa kelelahan, kurang istirahat, dan stres.

“Siswa mengatakan, selama PJJ kebanyakan guru hanya memberikan tugas dan menagih. Nyaris tak ada interaksi seperti tanya jawab langsung, atau guru menjelaskan materi. Ini yang memicu anak kelelahan dan kebingungan mengerjakannya. 73,2% guru hanya memberikan tugas dan tak ada interaksi. Alasan guru, anak tidak memiliki akses internet yang cukup,” ujarnya.

Berdasar survei tersebut, lanjut Retno, 76,7% menyatakan tidak suka belajar dari rumah. Anak-anak mengalami gangguan mental dan emosional. Mereka berjuang mengerjakan tugas bukan karena suka, tapi hanya untuk mengejar nilai.

Problem lain yang muncul dari PJJ adalah akses internet yang mahal dan tak mudah. Hal tersebut membuat anak-anak kehilangan kesempatan untuk mendapat pendidikan yang layak.

Sebab, ketika penghasilan orang tua turun drastis, maka kecukupan pangan menjadi tujuan utama. Sementara, kebutuhan membeli pulsa internet dan pulsa ponsel tak dianggap sebagai prioritas. Padahal, kemudahan akses internet adalah salah satu syarat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh.

KPAI berharap, pemerintah tak hanya memberikan subsidi pangan, seperti sembako. Tapi, juga membuka akses internet gratis sehingga anak-anak dapat belajar dengan tenang dan aman.

Dalam diskusi tersebut, KPAI dan UNICEF sepakat bahwa isu ini harus menjadi perhatian pemerintah dan perhatian bersama. Sebab, pendidikan adalah hak dasar anak yang harus dipenuhi oleh negara.(*)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed