by

AJI Kecam Politikus PSI Pidanakan Farid Gaban

JURNALIS senior Farid Gaban sedang duduk di pinggir kolam di kediamannya. | Akun Facebook Farid Gaban

BANDAR LAMPUNG – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengecam langkah politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Muannas Alaidid yang memidanakan jurnalis senior Farid Gaban karena cuitannya di media sosial. AJI menilai, kritik yang disampaikan Farid merupakan wujud kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.

Muannas yang juga Ketua Umum Perhimpunan Cyber Indonesia melaporkan Farid ke Polda Metro Jaya. Tuduhannya, “Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan” melalui media sosial, yang itu tertuang dalam nomor laporan: TBL/3.001/V/YAN 2.5./2020/SPKT PMJ tertanggal 27 Mei 2020.

Dalam siaran pers yang diterima AJI Bandar Lampung, laporan Muannas karena Farid, pendiri Yayasan Zamrud Khatulistiwa, mengkritik kebijakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Teten Masduki yang bekerja sama dengan ecomerce Bibli.

“Rakyat bantu rakyat; penguasa bantu pengusaha. Gimana nih Kang Teten Masduki? How long can you go?” tulis Farid Gaban dalam cuitannya di akun Twitter, 21 Mei 2020.

Bagi Muannas, apa yang dilakukan Teten itu baik karena pemerintah mengajak pengusaha membantu pedagang kecil di daerah yang kesulitan di masa pandemi COVID-19. Seperti dilansir Tirto.id, Muannas menilai cuitan Farid tidak sesuai keadaan sebenarnya dan menyesatkan opini pembaca, khususnya dengan menggunakan istilah penguasa. Ia berpendapat, cuitan Farid mengesankan seolah-olah pemerintah tidak peduli rakyat dan hanya peduli pengusaha.

Dalam kesempatan terpisah, Teten mengatakan bahwa lembaganya bekerja sama dengan Blibli.com karena kementeriannya menyadari sedari awal perlunya menjalin kerja sama seluas-luasnya dengan banyak lembaga. Sebab, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Ia mengaku menerima kritik atas program kerja sama itu, termasuk yang disampaikan Farid.

Melihat kasus pelaporan ke polisi atas kasus ini, AJI menyampaikan sikap:

  1. Mengecam langkah politikus PSI Muannas Alaidid yang mempidanakan Farid Gaban karena cuitannya di media sosial. Kami menilai apa yang disampaikan Farid adalah bagian dari hak publik menyampaikan kritik kepada pemerintah dan salah satu wujud kebebasan berekspresi yang itu dijamin Konstitusi kita, khususnya dalam Pasal 28E yang isinya menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”
  2. Mendesak Muannas Alaidid mencabut pelaporan terhadap Farid Gaban. Kami menilai, apa yang disampaikan Farid masih dalam batas menyampaikan pendapat, kritik, atas kerja sama yang dilakukan oleh Kementerian UKM Teten Masduki. Menteri UKM juga menilai apa yang disampaikan Farid sebagai kritik, dan itu menimbulkan pertanyaan soal siapa yang sebenarnya hendak diwakili oleh pelaporan ini, sementara orang yang dikritik justru tak mempersoalkannya.
  3. Mendesak polisi untuk tidak memproses lebih lanjut pelaporan Muannas Alaidid terhadap Farid Gaban. Apa yang dilakukan Farid Gaban merupakan bagian dari kritik terhadap pemerintah dan bagian dari hak menyatakan pendapat yang dilindungi Konstitusi. Sebagai aparat penegak hukum, salah satu tugas polisi adalah melindungi warga negara seperti Farid Gaban dalam menggunakan haknya yang dijamin konstitusi.
  4. Mendesak PSI melakukan pemeriksaan secara internal terkait pelaporan oleh salah satu politikusnya ini. Sebagai partai yang lahir di era reformasi, PSI punya kewajiban untuk ikut menjaga dan merawat nilai-nilai demokrasi, antara lain dengan mendorong kadernya untuk menghadapi kritik terhadap pemerintahan yang didukungnya secara elegan dan menghormati perbedaan, bukan dengan memakai cara pemidanaan.(*)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed