by

Pemutusan Internet Langgar Hukum, Putusan Hakim Banyak Pertimbangan HAM

Muhammad Isnur | Akun Twitter Isnur

JAKARTA – Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan  bahwa tindakan tergugat I (Kementerian Kominfo) dan tergugat II (presiden RI) yang memperlambat dan memutus akses internet di Papua dan Papua Barat pada Agustus dan September 2019 adalah perbuatan melanggar hukum. Dalam amar putusannya, majelis hakim banyak mempertimbangkan hak asasi manusia (HAM).

“Kami mengapresisasi putusan hakim karena banyak menjadikan pertimbangan hak asasi manusia dalam pertimbangannya,” kata Muhammad Isnur, tim kuasa hukum penggugat, melalui siaran pers Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Rabu, 3/6/2020.

Dia mengatakan, dengan putusan PTUN Jakarta menyatakan pelambatan dan pemblokiran internet ini sebagai perbuatan melanggar hukum, itu juga membuka kemungkinan bagi pihak yang merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut untuk menggugat dan meminta ganti rugi. Tentu setelah berkekuatan hukum tetap.

Sidang dengan agenda vonis dibacakan oleh Hakim Ketua Nelvy Christin, hakim anggota Baiq Yuliani, dan Indah Mayasari SH MH. Gugatan ini diajukan oleh Tim Pembela Kebebasan Pers yang terdiri dari AJI Indonesia, SAFEnet, LBH Pers, YLBHI, KontraS, Elsam dan ICJR. Dalam gugatan yang diajukan pada November 2019, para penggugat meminta hakim menyatakan tindakan pemerintah yang membatasi akses internet pada Agustus dan September tahun lalu melanggar hukum.

Kelambatan dan kemudian pemutusan internet itu dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi setelah terjadi kerusuhan di Papua, Agustus – September 2019. Peristiwa itu dipicu oleh tindakan rasis dan kekerasan terhadap mahasiswa Papua antara lain di Malang pada 15 Agustus 2019, di Surabaya pada 16 Agustus 2019. Dengan dalih mencegah tersebarnya informasi palsu, Kementerian Kominfo memperlambat dan kemudian memblokir internet di Papua.

Adapun amar putusan hakim secara lengkap dan verbatim, sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Menyatakan eksepsi tergugat I dan tergugat II tidak diterima

Dalam pokok perkara:

  1. Mengabulkan gugatan para penggugat
  2. Menyatakan tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II berupa:
  • Tindakan pemerintahan throttling atau pelambatan akses/bandwitch di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 sejak pukul 13.00 WIT sampai dengan pukul 20.30 WIT
  • Tindakan pemerintahan, yaitu pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua (29 kota/kabupaten) dan Provinsi Papua Barat (13 kota/kabupaten) tertanggal 21 Agustus sampai dengan setidak-tidaknya pada 4 September 2019 pukul 23.00 WIT
  • Tindakan pemerintahan, yaitu memperpanjang pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet di empat kota/kabupaten di Provinsi Papua (yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya) dan 2 kota/kabupaten di Provinsi Papua Barat (yaitu Kota Manokwari dan Kota Sorong) sejak 4 September 2019 pukul 23.00 WIT sampai dengan 9 September 2019 pukul 18.00 WIB/20.00 WIT.

Adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

  1. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp457 ribu.(*)

Baca juga Sidang Pemutusan Internet, PTUN Jakarta Vonis Presiden Langgar Hukum

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed