by

Media Dituduh Sebar Hoax Vonis Blokir Internet, LBH Pers Buka Posko Bantuan Hukum

PTUN Jakarta kembali menggelar sidang pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat, Rabu, 3/6/2020. Dalam sidang dengan agenda putusan itu, majelis hakim berpendapat bahwa tindakan tergugat I (Kementerian Kominfo) dan tergugat II (presiden RI) yang memperlambat dan memutus akses internet di Papua dan Papua Barat pada Agustus dan September 2019 adalah perbuatan melanggar hukum. | Akun Twitter Isnur

JAKARTA – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers membuka posko bantuan hukum bagi media terkait vonis Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta ihwal pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat. Pembukaan posko itu menyikapi informasi dari kelompok masyarakat yang menuduh media menyebarkan hoax (kabar bohong) soal putusan PTUN Jakarta ke Dewan Pers.

“Lembaga Bantuan Hukum Pers membuka Posko Bantuan Hukum bagi media-media yang dilaporkan karena berita pemutusan internet. Permohonan bantuan hukum dapat dilakukan dengan mengisi form pada link: https://bit.ly/BantuanHukumMedia,” demikian siaran pers dari LBH Pers, Jumat, 5/6/2020.

LBH Pers menyatakan, sejumlah pihak terkesan mengabaikan esensi dari gugatan para penggugat yang menyatakan pemerintah bersalah. Sebaliknya, mereka fokus menyoroti pemberitaan sejumlah media yang tidak akurat karena menulis judul berita yang pada intinya “PTUN Memerintahkan Jokowi Meminta Maaf.”

Untuk itu, LBH Pers menyampaikan beberapa hal terkait fakta dalam persidangan Gugatan Pemutusan Akses Internet di Papua dan Papua Barat:

Pertama, pada 21 November 2019, Tim Pembela Kebebasan Pers yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, SAFEnet, LBH Pers, YLBHI, KontraS, Elsam, dan ICJR resmi mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta. Saat pertama kali diregistrasi, petitum gugatan memang terdapat permintaan menghukum para tergugat meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Indonesia, khususnya Papua dan Papua Barat dan tanggung renteng. Akan tetapi, seiring proses sidang pendahuluan, terdapat revisi terhadap petitum. Salah satunya terkait permintaan agar menghukum para tergugat meminta maaf kepada publik.

Perubahan petitum itu berdasar masukan hakim. Sebab, hakim berpendapat putusan demikian tidak masuk dalam kapasitas kewenangan hakim TUN. Sehingga, sebelum memasuki sidang terbuka dengan agenda pokok perkara, petitum yang meminta PTUN menghukum para tergugat meminta maaf sudah tidak ada. Namun, dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta masih menggunakan draft petitum yang belum direvisi. Sehingga, usai pembacaan putusan, beberapa media memang salah mengutip informasi pada SIPP tersebut.

Kedua, pada Rabu, 3/6/2020, pukul 10.00 WIB, majelis hakim PTUN Jakarta membuka sidang terbuka dengan agenda putusan. Persidangan hanya diikuti empat kuasa hukum para penggugat, dua kuasa hukum tergugat, serta tiga pengunjung sidang.

Sementara, jurnalis hanya dapat melihat dan mendengar pembacaan pertimbangan dan amar putusan melalui saluran Zoom yang disediakan PTUN Jakarta. Namun, sejak mulai sidang, sejumlah orang tidak bertanggung jawab menggangu saluran Zoom dengan gambar-gambar tak pantas serta mengganggu suara. Kondisi ini membuat jurnalis yang meliput sulit mendengar suara hakim saat membacakan putusan.

Ketiga, adanya kekeliruan dalam mengutip amar putusan majelis hakim harus dianggap sebagai persoalan kode etik lantaran kurang akurat dalam menyajikan informasi. Bukan penyebaran berita bohong atau hoax. Dalam UU Pers telah diatur mekanisme penyelesaiannya, yakni masyarakat dapat mengajukan hak koreksi dan hak jawab.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menjatuhkan vonis dalam sidang gugatan pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat, Rabu, 3/6/2020. Dalam putusan, majelis hakim berpendapat bahwa tindakan tergugat I (Kementerian Kominfo) dan tergugat II (presiden RI) yang memperlambat dan memutus akses internet di Papua dan Papua Barat pada Agustus dan September 2019 adalah perbuatan melanggar hukum.

Kelambatan dan kemudian pemutusan internet itu dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi setelah terjadi kerusuhan di Papua, Agustus – September 2019. Peristiwa itu dipicu oleh tindakan rasis dan kekerasan terhadap mahasiswa Papua antara lain di Malang pada 15 Agustus 2019, di Surabaya pada 16 Agustus 2019. Dengan dalih mencegah tersebarnya informasi palsu, Kementerian Kominfo memperlambat dan kemudian memblokir internet di Papua.(*)

Baca juga Pemutusan Internet Langgar Hukum, Putusan Hakim Banyak Pertimbangan HAM

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed