by

Fasilitator Diskusi Papua Teknokra Diteror, Amnesty: Hentikan Pembungkaman Kebebasan Berekspresi

DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid | MI/ROMMY PUJIANTO

JAKARTA – Amnesty International Indonesia meminta pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi segera dihentikan. Hal ini merespons sejumlah ancaman dan intimidasi terhadap para fasilitator diskusi “Diskriminasi Rasial terhadap Papua” yang digelar Unit Kegiatan Penerbitan Mahasiswa (UKPM) Teknokra Universitas Lampung (Unila). Moderator dan narahubung diskusi tersebut menerima teror dan peretasan akun media sosial (medsos).

“Intimidasi dan sejumlah ancaman itu benar adanya, dan belakangan semakin intens menimpa para fasilitator yang terlibat dalam diskusi-diskusi publik dan ilmiah terkait diskriminasi dan rasisme terhadap Papua. Kami mengalami gangguan serupa ketika kami mengadakan diskusi bertema Papua pada Jumat lalu, 5 Juni 2020. Saya dan dua pembicara lainnya mendapat panggilan masuk secara terus-menerus dari nomor-nomor yang berbeda, kode telepon berasal dari luar negeri. Hal itu sangat mengganggu jalannya acara,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid melalui siaran pers, Jumat, 12/6/2020.

Pemantauan Amnesty, dalam satu pekan terakhir, intimidasi tak hanya menimpa pihaknya dan Teknokra. Tapi, juga terhadap beberapa penyelenggara lain yang mengadakan diskusi bertema Papua. Kondisi itu merupakan bentuk ancaman terhadap kebebasan berekspresi masyarakat yang berusaha mengadakan diskusi publik terkait kesejahteraan masyarakat Papua. Semua lapisan masyarakat seharusnya punya hak berkumpul, berekspresi, dan mengemukakan pendapat secara damai, terlepas apa pun media penyampaiannya.

Menurut Usman, bentuk ancaman itu bukan hanya pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan pembungkaman terhadap publik, tapi juga pelanggaran atas hak privasi karena melibatkan peretasan. Secara khusus, intimidasi tersebut juga merupakan bentuk diskriminasi terhadap masyarakat Papua. Sebab, ini artinya ada pihak-pihak tak bertanggung jawab yang tidak ingin jika masyarakat Papua diperhatikan, disuarakan, dan dan dibela hak-haknya.

“Jika tindakan intimidasi ini memang benar melibatkan aparat negara, maka ini adalah preseden buruk dan jelas pelanggaran HAM. Kami mendesak agar polisi merespons dan menyelidiki kasus ini,” ujarnya.

Kronologis

Berdasar keterangan Pemimpin Umum Teknokra Chairul Rahman, rangkaian ancaman terhadap fasilitator dan panitia diskusi pada 10 Juni 2020. Diskusi tersebut berlangsung secara daring, Kamis, 11 Juni 2020, pukul 19:00 WIB. Panitia mendapatkan peringatan keberatan dari Wakil Rektor III Unila Prof Yulianto. Alasannya, diskusi itu hanya menyajikan sudut pandang yang kontra dengan pemerintah. Yulianto meminta penundaan acara serta perubahan daftar pembicara. Namun, panitia tetap bertahan pada rencana awal.

Tidak lama kemudian, panitia menerima pesan teror melalui Whatsapp dari beberapa nomor yang tidak dikenal. Isi pesan itu berupa foto e-KTP milik Chairul disertai pesan: “Hati-hati di jalan, Bro.” dan “Ingat bapak (menyertakan nama bapak kandung Chairul) dan ibu (menyertakan nama ibu kandung Chairul).”

Pada malam harinya, moderator diskusi, Mitha Setiani Asih, diretas akun Go Food-nya. Melalui akun Go Food Mitha, terjadi order ratusan makanan yang berlangsung sejak pukul 19:30 sampai pukul 21:47 WIB. Akibatnya, Mitha mendapatkan komplain dari driver tentang pesanan palsu.

Akun Instagram dan Facebook Mitha juga diretas sehingga ia tidak bisa mengaksesnya. Mitha melihat login terakhir dua akun media sosialnya terjadi di Australia. Peretasan juga terjadi pada akun Instagram dan Facebook UKPM Teknokra.

Terlepas dari segala intimidasi yang terjadi, diskusi tetap diselenggarakan. Namun, sepanjang acara, moderator diskusi mendapatkan bombardir panggilan dari nomor tak dikenal.

Terus Dipantau

Sebelumnya, gangguan serupa juga dialami diskusi tentang Papua yang digelar oleh Kelompok Belajar Anak Muda (KBAM) Samarinda pada 8 Juni 2020. Akun YouTube kelompok ini diretas.

Metode intimidasi yang sama juga terjadi saat berlangsungnya agenda diskusi daring yang diselenggarakan Amnesty International Indonesia, Jumat, 5 Juni 2020, pukul 13:00 WIB. Sepanjang diskusi, Usman yang menjadi salah satu pembicara mendapat panggilan telepon secara terus-menerus dari kode negara Amerika dan Kanada. Pembicara lain,Yuliana S Prabansara, juga mendapatkan panggilan telepon yang sama.

Amnesty International Indonesia terus memantau kasus-kasus pelanggaran HAM terkait masyarakat Papua selama beberapa tahun terakhir dan telah memberikan laporan tersebut kepada Komite HAM PBB pada akhir Mei lalu.

Berdasarkan catatan Amnesty International Indonesia, sejak awal Mei hingga hari ini, ada lima diskusi terkait diskriminasi Papua yang para pembicara dan panitianya mendapatkan ancaman melalui sambungaan seluler dan media yang digunakan dalam diskusi virtual, seperti aplikasi Zoom.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi telah secara jelas dijamin dalam Pasal 19 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, serta Komentar Umum Nomor 34 terhadap Pasal 19 ICCPR. Instrumen ini mengikat seluruh negara yang meratifikasi, tanpa terkecuali Indonesia. Tidak hanya itu, hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat juga telah dijamin dalam konstitusi dan hukum nasional Indonesia.

Amnesty International tidak mengambil sikap apa pun mengenai posisi politik provinsi mana pun di Indonesia. Namun, Amnesty meyakini bahwa hak atas kebebasan berekspresi, termasuk hak untuk mengadvokasi penentuan nasib sendiri atau pun permasalahan politik lainnya, yang dilakukan dengan cara damai harus dilindungi.(*)

Baca juga IMM Lampung Kecam Teror-Peretasan Akun Jurnalis Teknokra-Ketua AJI

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed