by

Ruang Kebebasan Berbicara Makin Sempit

-Pendapat-551 views
KADIV Advokasi LBH Bandar Lampung Kodri Ubaidillah menjawab pertanyaan wartawan usai melaporkan teror dan peretasan akun media sosial jurnalis Teknokra Unila di Polda Lampung, Kamis petang, 11/6/2020. Teror dan peretasan itu terkait diskusi bertajuk “Diskriminasi Rasial Terhadap Papua” yang digelar Teknokra secara daring, Kamis malam. | Hendry Sihaloho

Derri Nugraha | Anggota AJI Bandar Lampung | Pemimpin Redaksi Sukma Polinela 2018-2019

SAYA sedang menonton Mata Najwa ihwal “New Normal” ketika menerima kabar jurnalis Teknokra Universitas Lampung (Unila) mendapat serangan teror dan peretasan, Rabu malam, 10 Juni 2020. Sontak saya kaget. Saya tak menyangka Diskusi Daring “Diskriminasi Rasial Terhadap Papua” yang digelar Teknokra mendapat serangkaian teror dan peretasan. Diskusi tersebut berlangsung pada Kamis, 11 Juni 2020, pukul 19.00 WIB.

Tapi, memang saya sudah menduga diskusi tersebut bakal “tak aman”. Saat poster diskusi baru disebar pada 9 Juni 2020, saya sudah mengontak Mitha Setiani Asih (moderator diskusi) yang juga Pemimpin Redaksi (Pemred) Teknokra. Saya mengingatkan agar berhati-hati karena diskusi yang mereka gelar mengangkat isu yang cukup sensitif, yaitu diskriminasi rasial terhadap Papua.

Belum kering ingatan hal serupa yang dialami mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Mahasiswa yang tergabung dalam Constitusional Law Society (CLS) akan mengadakan diskusi dengan tema “Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” pada 29 Mei 2020. Teror yang diterima mulai dari pesan ancaman pembunuhan, pengiriman pemesanan ojek online ke kediaman panitia, hingga beberapa orang mendatangi kediamaan panitia. Bahkan, akun media sosial milik CLS dan perorangan diretas dan disalahgunakan untuk pembatalan agenda diskusi.

Menurut saya, hal ini keterlalauan. Orang hanya ingin diskusi, malah dapat intimidasi. Bahkan, diperlakukan bak teroris yang mengancam negara.

Atas pertimbangan itu, saya pun mengontak Mitha menanyakan perihal kebenaran kabar tersebut. Mitha membenarkan bahwa akun Go-Jek miliknya diretas. Puluhan pesanan makanan atas nama Mitha terus masuk melalui akun Go-Jek. Padahal, Mitha sama sekali tidak memesan makanan tersebut.

Saat yang bersamaan, Pemimpin Umum (Pemum) Teknokra Chairul Rahman Arif terus mendapatkan telepon dari orang tak dikenal. Orang diujung telepon menanyakan tempat diskusi, padahal tertera jelas dalam poster. Bahkan, Chairul menerima pesan teror melalui WhatsApp dengan screen capture data identitas pribadinya. Pesan itu disertai kalimat bernada ancaman untuk tidak menyelenggarakan diskusi yang dianggap memprovokasi masyarakat. Chairul merupakan narahubung diskusi soal Papua.

Sebelum teror dan peretasan, pengurus Teknokra dipanggil Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Alumni Prof Yulianto, Rabu siang. Di hadapan Chairul dan Yesi Sarika (editor Teknokra), Yulianto meminta Teknokra menunda diskusi karena ditegur Badan Intelijen Negara (BIN). Belakangan, Yulianto menyangkal adanya intervensi BIN. (Tirto: Di Balik Dugaan BIN Merecoki Diskusi Papua di Universitas Lampung).

Serangan teror dan peretasan membuat Chairul dan Mitha mengungsi sementara ke sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung. Keputusan itu sebagai langkah antisipasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan.

Setelah mendengar kronologi singkat, saya memutuskan untuk menemui mereka di sekretariat AJI Bandar Lampung. Menurut saya, mereka butuh teman dan pendampingan untuk menghadapi kasus tersebut. Saya mencoba membayangkan jika itu terjadi kepada saya, saya pun pasti ketakutan, kalang kabut. Gimana enggak, niat baik mau diskusi tambah pengetahuan justru dapat teror.

Sekitar pukul 21.30 WIB, saya meminjam sepeda motor kawan menuju sekretariat AJI. Sampai di sana, markas AJI Bandar Lampung tampak ramai. Saya bertemu Mitha dan Chairul. Ada pula Ketua AJI Bandar Lampung Hendry Sihaloho, mantan Direktur LBH Pers Lampung Hanafi Sampurna, aktivis LBH Bandar Lampung, dan sejumlah jurnalis.

Mitha dan Chairul semakin panik ketika orderan ojek dan teror penelepon tidak berhenti. Bahkan, salah satu peneror mengirim pesan bernada ancaman terhadap orang tuanya.

“Maksud sampeyan apa ya? Bikin diskusi yang memprovokasi masyarakat. Data sampeyan sudah kita pegang, inget bapak dan ibu, kuliah aja yang bener,” begitu isi pesan di ponsel Chairul.

Ternyata, bukan cuma akun Mitha yang diretas. Akun aplikasi pesan salah satu narasumber juga diretas, yaitu Tantowi Anwari dari Serikat Jurnalisme untuk Keberagaman (Sejuk). Bahkan, akun aplikasi pesan istrinya turut diretas.

Besoknya, Kamis siang, 11/6/2020, giliran Hendry yang mendapat serangan digital. Ponselnya mendadak tak bisa dihubungi meski dalam keadaan aktif dan sinyal bagus. Akun Facebook dan Instagram-nya tak bisa diakses. Belakangan, akun Instagram Hendry dilaporkan hilang tanpa jejak.

Teknokra tetap melangsungkan diskusi. Saat diskusi, ponsel Chairul dan Mitha nyaris tak berhenti berdering. Panggilan berasal dari nomor-nomor luar negeri. Pascadiskusi, akun aplikasi pesan orang tua Mitha diretas.

Aksi teror dan peretasan yang diterima Jurnalis Teknokra bukan kasus pertama. April lalu, akun WhatsApp dan media sosial Ravio Patra diduga diretas. Lalu, tersebar kabar bahwa akun WhatsApp miliknya menyebarkan ajakan kekerasan dan kebencian. Ravio pun diciduk polisi sebelum akhirnya dibebaskan. Selama ini, peneliti kebijakan publik dan pegiat advokasi itu kritis terhadap pemerintah.

Kasus terbaru, komedian Bintang Emon mendapat serangan buzzer yang menyatakan Bintang memakai narkoba jenis sabu. Serangan tersebut diterima setelah Bintang mengkritik tuntutan jaksa dalam kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

Beberapa hari yang lalu, seorang warga bernama Ismail Ahmad digelandang ke Polres Kepulauan Sula, Maluku Utara. Polisi memeriksa Ismail terkait unggahannya di Facebook. Ismail menulis guyonan Gus Dur yang berbunyi, “Ada tiga polisi jujur di Indonesia, yaitu polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hoegeng.”

Rentetan teror, intimidasi, dan ancaman serta peretasan yang marak belakangan seharusnya semakin menggugah kesadaran kita akan ancaman hidup berdemokrasi. Forum diskusi dan aksi kritik sosial sebagai media menyampaikan pendapat dicoba dibungkam. Menjadi orang kritis tak lagi aman.

Ruang untuk menyampaikan kritik dan berdikusi semakin sempit. Dikit-dikit diteror, dikit-dikit diancam bui. Padahal, menyampaikan pendapat merupakan hak sejak lahir. Konstitusi republik ini pun menjamin, yakni Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Kemudian, Pasal 3 ayat (2)UU 39/1999 dan Pasal 4 UU 9/1998.

Saya mencoba membandingkan demokrasi di Indonesia dengan Amerika. Sependek pengetahuan saya, kebebasan berpendapat di Amerika Serikat merupakan amandemen nomor satu. Di sana, kebebasan sangat dijunjung tinggi. Buktinya, presiden Amerika dapat dengan mudah dicela, sebagai bagian dari kritik sosial. Bahkan, membuat bercanda presiden tanpa presiden menjerat warga yang pendapatnya dianggap mencela dan merendahkan seorang kepala negara.

Ada baiknya kita berkaca pada masa lalu. Bangsa ini justru lahir dari perbedaan pendapat. Buah pemikiran yang berbeda-beda dari pendiri bangsa yang dapat saling menerima pandangan yang akhirnya melahirkan sebuah bangsa yang kuat.

Salah satu founding father Indonesia, Ir Soekarno, dalam pidatonya 1 juni 1945 yang dikenal sebagai cikal bakal lahirnya Pancasila, ia menyebut kata yang berkaitan dengan demokrasi sekurangnya 19 kali saat menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar pendirian negara Republik Indonesia. Demokrasi seringkali diartikan sebagai kebebasan untuk meyampaikan pendapat. Sehingga, teror, ancaman, dan peretasan bertentangan dengan prinsip demokrasi itu sendiri.

Orang seharusnya tak dihalangi mengeluarkan pikiran. Sebaliknya, demokrasi menuntut eksistensi dan ekspresi warga. Hanya negara yang takut akan warganya yang mengawasi dan meneror kebebasan berbicara rakyatnya.

Seperti kata jurnalis senior Goenawan Muhamad, “Salahkah bila kita menghargai pikiran yang merdeka-yang tidak dikejar-kejar, yang tak diusut dan diancam, sebuah pikiran yang tak ditakut-takuti oleh cap “berdosa” atas nama Tuhan atau pun kewaspadaan.”(*)

Baca juga GMKI Bandar Lampung Kecam Keras Intimidasi Diskusi Rasial Papua

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 comment

News Feed