by

DPR Tunda RUU PKS, GMKI: Wakil Rakyat Tak Paham Ini Masalah Genting

ANNES Sihombing, Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan GMKI Bandar Lampung | dok. GMKI Bandar Lampung

BANDAR LAMPUNG – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Bandar Lampung menyesalkan langkah DPR yang menunda pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). GMKI menilai, pembahasan RUU itu seharusnya mudah, terlebih jika ada kesepahaman mengenai urgensi masalah kekerasan seksual.

“Menunda pembahasan hanya menunjukkan para wakil rakyat tak paham bahwa ini adalah masalah genting. Ada banyak alasan untuk mendorong DPR segera mengesahkan RUU PKS. Salah satunya, belum ada peraturan perundang-undangan yang memadai terkait kekerasan seksual,” kata Annes Sihombing, Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan GMKI Bandar Lampung, melalui siaran pers, Minggu, 5 Juli 2020.

Annes mengatakan, saat ini, dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual, penegak hukum hanya menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan KUHP hanya mengatur kekerasan seksual berupa pemerkosaan dan pencabulan. Sementara, cakupan RUU PKS lebih luas karena mengatur sembilan bentuk kekerasan.

RUU PKS juga mengatur pidana pokok berupa rehabilitasi khusus kepada pelaku, yang tidak diatur dalam KUHP. Selain itu, RUU PKS mengatur upaya pencegahan kekerasan seksual di berbagai sektor, antara lain infrastruktur, pelayanan dan tata ruang, pendidikan, tata kelola kelembagaan pemerintah, ekonomi, social, dan budaya.

“RUU PKS juga nantinya digunakan sebagai landasan hukum yang dapat mengakomodasi kebutuhan korban. Alasan lain pentingnya pengesahan RUU PKS ialah meningkatnya angka kekerasan seksual,” ujarnya.

Berdasar catatan Tahunan Komnas Perempuan, sebanyak 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani sepanjang 2019. Angka tersebut naik sekitar 6% dari tahun sebelumnya, yakni 406.178 kasus.

“Jika DPR merasa bahwa pembahasan RUU PKS ini sulit, kami meminta supaya para akademisi dan masyarakat sipil dilibatkan dalam prosesnya. Ada banyak jaringan masyarakat sipil yang  sangat concern membahas RUU PKS. Mereka tidak harus menunggu istri, anak perempuan, saudara perempuan jadi korban dahulu untuk menyadari bahwa permasalahan kekerasan seksual itu nyata dan harus segera ditangani,” kata dia.

DPR memutuskan untuk menunda pembahasan RUU PKS. Alasannya, waktu kerja yang tinggal sedikit lagi tidak memungkinkan DPR dan pemerintah menyelesaikan RUU yang pembahasannya sudah sejak 2017 itu. Pembahasan RUU PKS akan kembali dibahas pada masa jabatan DPR periode 2019-2024.

“Saya sudah berkoordinasi dengan pimpinan Panja (panitia kerja) terkait, karena waktunya yang pendek dan masih banyak masalah yang belum selesai dibahas, maka kami putuskan ditunda,” ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo.(*)

Baca juga Tunda RUU PKS, DPR Dinilai Tak Sensitif

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed