by

Tunda RUU PKS, DPR Dinilai Tak Sensitif

DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid | MI/ROMMY PUJIANTO

BANDAR LAMPUNG – Langkah DPR yang menunda pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) terus menuai kritikan. Terbaru, kritikan datang dari Amnesty International Indonesia. Lembaga pembela hak asasi manusia (HAM) itu menilai DPR tidak sensitif terhadap korban kekerasan seksual.

“Dikeluarkannya RUU PKS dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) menunjukkan betapa wakil rakyat tidak sensitif terhadap isu perlindungan korban, dan pastinya mereka telah gagal memahami kebutuhan rakyat,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid melalui siaran pers, Sabtu, 4/7/2020.

Usman mengatakan, perlindungan hukum bagi para penyintas kekerasan seksual terbilang mendesak. Banyak korban masih enggan bersuara atau merasa terintimidasi karena relasi sosial atau relasi kekuasaan dengan si pelaku. RUU PKS memberi jaminan kepada mereka untuk tidak ragu lagi menyeret pelaku, siapa pun dia, ke jalur hukum.

“Rumusan definisi kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan masih memuat banyak celah yang mendorong terjadinya ketiadaan hukuman atau impunitas pelaku kekerasan seksual,” ujarnya.

Berdasar catatan Komnas Perempuan, selama 12 tahun terakhir, kekerasan terhadap perempuan di Indonesia meningkat hampir delapan kali lipat. Bahkan, pengaduan kasus kejahatan di dunia maya pada 2019, yang bentuk terbanyaknya adalah ancaman dan intimidasi penyebaran foto dan video porno korban mencapai 281 kasus. Angka tersebut naik 300% dari tahun sebelumnya.

“Karena itu, RUU PKS menjadi sangat penting untuk segera disahkan, bukan malah dikeluarkan dari daftar Prolegnas. Kami mendesak anggota dewan mencabut penarikan RUU ini dari Prolegnas.” ujarnya.

Pada 2 Juli 2020, rapat kerja Badan Legislasi DPR dengan Menteri Hukum dan HAM serta Panitia Perancang Undang-undang Dewan Perwakilan Daerah menyepakati perubahan terhadap Prolegnas Rancangan Undang-undang Prioritas Tahun 2020. Salah satu dari 16 RUU yang dihapus dari daftar Prolegnas adalah RUU PKS. Padahal, RUU ini telah menempuh jalan panjang sejak diinisiasi oleh Komnas Perempuan pada 2012, dan sempat dimasukkan Prolegnas Prioritas 2016.

Maret lalu, Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan merilis catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan. Setidaknya tercatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2019. Komnas Perempuan juga mencatat, selama 12 tahun terakhir, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792%. Artinya, kekerasan terhadap perempuan di Indonesia meningkat hampir delapan kali lipat dalam 12 tahun terakhir.

Sementara, baru pertengahan Juni lalu, seorang pengurus gereja di Depok, Jawa Barat, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Korban adalah anak laki-laki jemaat gereja yang masih di bawah umur. Menurut Kapolres Metro Depok Komisaris Besar Azis Andriansyah, tersangka berinisial SM (42) ditangkap berdasarkan laporan dari beberapa orang tua anak.

Di sisi lain, RUU Ketahanan Keluarga yang memuat sejumlah pasal yang mengatur pembatasan peran perempuan justru tetap dipertahankan dalam Prolegnas Proritas 2020. Dalam RUU kontroversial ini, kewajiban istri diatur hanya mencakup ranah domestik, antara lain mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya serta memperlakukan suami dan anak dengan baik.

Deklarasi Internasional tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB pada 1993 menyebutkan bahwa negara harus tidak menunda kebijakan untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Salah satunya, dengan merumuskan sanksi dalam perundang-undangan nasional untuk menghukum tindak kekerasan terhadap perempuan serta mengatur mekanisme pemulihan yang efektif dan adil.

Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women/CEDAW) melalui UU 7/1984, pemerintah Indonesia berkewajiban membuat peraturan yang dapat menghapus stigma dan diskriminasi terhadap perempuan.(*)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed