by

Kekerasan Seksual di Lampung Timur Persoalan Struktural

-Pendapat-398 views
KEDIAMAN penyintas di Lampung Timur. | M Yoga Nugroho

Hendry Sihaloho | Jurnalis Lepas

BULAN lalu, publik dikejutkan dengan kekerasan seksual di Kabupaten Lampung Timur. Seorang anak yang baru lulus sekolah dasar diperkosa pendampingnya, anggota Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur. Anggota Divisi Pelayanan dan Hukum Medis P2TP2A itu memerkosa penyintas yang tengah menjalani pemulihan akibat diperkosa pamannya.

Sontak, kasus ini menarik perhatian publik. Peristiwa itu juga mendapat sorotan tajam dari media, baik nasional maupun lokal. Bahkan, tak sedikit media yang memberitakan secara running, termasuk Lampung Post. Mafhum, secara jurnalistik, kasus kekerasan seksual yang menyeret aktivis perempuan dan anak tersebut punya nilai berita yang tinggi.

Sependek pengetahuan saya, dalam satu dekade terakhir tidak pernah terdengar kasus kekerasan seksual, baik di Lampung maupun nasional, yang melibatkan pembela anak dan perempuan. Mereka yang seharusnya memberi perlindungan justru menjadi pelaku. Itu sebabnya, apa yang terjadi di Lampung Timur menyentak nurani publik.

Sepintas, kasus kekerasan seksual di Lampung Timur mirip dengan apa yang menimpa More Than Me (MTM), sebuah badan amal Amerika yang mengelola 19 sekolah di Liberia. Organisasi ini didirikan oleh Katie Meyler, salah satu pejuang Ebola yang terpilih sebagai Person of The Year 2014 versi Majalah Time. Misi MTM adalah menyediakan sekolah untuk gadis-gadis rentan dari daerah kumuh.

Kami secara khusus menargetkan gadis-gadis muda yang sangat berisiko dieksploitasi secara seksual. Kemiskinan sangat ekstrem di Liberia, sehingga tidak jarang gadis-gadis muda dipaksa berhubungan seks hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti segelas air minum. Bahkan, tidak ada kemungkinan Anda bisa bersekolah kecuali Anda punya uang di Liberia. Jadi, saya mulai membayar uang sekolah anak-anak, dan begitulah kami mulai,” kata Meyler dalam terjemahan Indonesia, seperti dikutip dari Time. (https://time.com/time-person-of-the-year-ebola-caregivers/).

Empat tahun setelah penghargaan itu, Time bersama ProPublica membongkar kebobrokan MTM. Mereka melaporkan bahwa 10 anak perempuan di bawah perawatan MTM mengalami kekerasan seksual. Pemerkosanya adalah Macintosh Johnson, Co-Founder MTM. Johnson diketahui mengidap HIV/AIDS, dan sejumlah anak yang diperkosanya di sekolah menjadi positif HIV.

Meyler dilaporkan memiliki hubungan istimewa dengan Johnson. Tak tahu, apakah karena faktor hubungan itu, sehingga Meyler diindikasikan terlibat dalam upaya penyembunyian dugaan pemerkosaan. Setelah pemberitaan tersebut, Meyler mengundurkan diri dari posisinya sebagai CEO MTM. Pada 2019, MTM mengumumkan akan menutup operasinya.

Skandal MTM dan kasus kekerasan seksual di Lampung Timur punya kesamaan: Pelakunya pendamping dan pembela anak! Afair itu juga terjadi atas nama lembaga pembela anak dan perempuan. Itu sebabnya, tadi saya bilang bahwa keduanya memiliki kemiripan.

Sejumlah kalangan bersuara atas kekerasan seksual di Lampung Timur. Elemen masyarakat sipil pun tak ketinggalan. Banyak dari mereka mendiskusikan persoalan itu dengan pelbagai sudut pandang. Ada yang menyorot dari sisi keperempuanan, anak, dan jurnalisme. Ada pula menyampaikan hasil temuan di lapangan. Bahkan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerjunkan tim investigasi ke Lampung Timur.

Namun, ada beberapa hal yang menjadi catatan, di antaranya soal rumah aman. Peristiwa tersebut tidak terjadi di rumah aman, melainkan di kediaman penyintas dan pelaku. Lampung Timur tak punya rumah aman. Mengaitkan kasus kekerasan seksual dengan ketiadaan/keberadaan rumah aman mengesankan kenaifan.

Pun demikian dengan lembaga si pelaku, yakni P2TP2A Kabupaten Lampung Timur. Semata-mata menghubungkan kasus itu dengan kerja-kerja P2TP2A justru fragmentaris. Logika ini terkesan tak adil gender.

Kekerasan seksual di Lampung Timur mesti dipandang sebagai persoalan struktural. Mengapa?

Pertama adalah kemiskinan. Penyintas dan keluarganya tak punya rumah. Mereka menumpang di sebuah rumah kosong. Rumah itu tidak memiliki daun jendela. Tak ada kamar mandi. Lantainya semen kasar dan itu pun rusak di beberapa bagian. Salah satu harta benda di rumah tersebut adalah sofa kumal dan usang. Di sofa itulah si penyintas diperkosa pendampingnya.

Ibu si penyintas seorang tenaga kerja wanita (TKW). Barangkali sang ibu tidak mengadu nasib ke negeri orang bila tak hidup dalam kemiskinan.

Kedua, relasi kuasa. Penyintas adalah anak-anak. Sedangkan pelaku merupakan orang dewasa, termasuk pelaku sebelumnya. Artinya, pemerkosaan berulangkali itu karena ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan penyintas.

Ketiga, ketimpangan sosial. Kemiskinan membuat penyintas dan keluarganya tidak berdaya secara ekonomi dan kekuasaan. Disekuilibrium ini mengakibatkan mereka tidak tersentuh program/kebijakan pemberdayaan maupun pengentasan kemiskinan. Singkatnya, penyintas dan keluarganya adalah potret buram kesenjangan yang mengindikasikan kegagalan program pemerintah.

Keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Dalam kasus tersebut, penyintas sempat melapor ke institusi penegak hukum. Penyintas mengatakan bahwa “diarahkan” berdamai dengan iming-iming sejumlah uang. Perdamaian diketahui oknum kepala dusun, lurah, babinsa, dan babinkamtibmas. Dalam konteks ini mereka adalah representasi kekuasaan. Sebagai pemegang kuasa, mereka tak seyogianya mengambil keuntungan atas kasus yang merusak masa depan dan kehormatan si penyintas.

Di Lampung, relatif banyak lembaga pembela anak. Namun, tak semua bersuara soal kekerasan seksual di Lampung Timur. Jangan tanya saya, mengapa? Saya pun mempertanyakan hal itu. Suara ini perlu diketahui karena menunjukkan sikap atas pemerkosaan anak-anak.

Selain pemerkosaan, muncul dugaan perdagangan orang dalam perkara tersebut. Pelaku diduga menjual penyintas kepada salah satu pejabat rumah sakit. Sang pejabat memberi sejumlah uang usai memerkosa penyintas di sebuah hotel. Atas permintaan si pejabat, beberapa lembar dari uang itu diberikan kepada si pelaku.

Tak hanya itu. Penyintas juga menerima kekerasan seksual dari pria yang pernah menjalin hubungan. Kabarnya, lelaki beranjak dewasa ini pernah dimintai sejumlah uang agar kasusnya tak diproses secara hukum. Setelah pemberitaan, polisi kembali mengusut dan menangkap si lelaki.

Dari sisi kebijakan, Lampung Timur memiliki sejumlah peraturan yang pro anak dan perempuan. Sebut saja, Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kabupaten Ramah HAM, Perda Lampung Timur 15/2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Perda Lampung Timur 5/2016 tentang Kabupaten Layak Anak. Namun, semua produk kebijakan tersebut hanya macan kertas. Tak berhasil melindungi si miskin (penyintas). Kita tak tahu berapa uang rakyat terkuras untuk menyusun perbup dan perda tersebut. Kasus pelanggaran HAM berat, yakni Talangsari, juga di Lampung Timur.

Lampung Timur juga dua tahun berturut-turut meraih Kabupaten/Kota Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yakni pada 2018 dan 2019. Atas penghargaan itu, Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari mengatakan, “Alhamdulillah, di Lampung Timur karena kami telah melakukan penataan sejak tahun 2016 sampai sekarang, dan berkomitmen bersama antara pemerintah kabupaten bersama seluruh stakeholder untuk bisa mencegah serta menghilangkan kekerasan terhadap anak.” (http://lampungtimurkab.go.id/read/676/lampung-timur-raih-penghargan-kabupaten-layak-anak-kla-2019).

Lalu, apa yang membuat kita tidak memandang kasus itu sebagai persoalan struktural? Jangan-jangan, kasus ini adalah fenomena gunung es yang bersemayam di relung jiwa orang-orang yang tak mampu/dibungkam bersuara. Atau memang sengaja dibangun narasi agar kita permisif dengan kekerasan seksual?

Catatan: Artikel ini dimuat Lampung Post dengan judul “Kekerasan Seksual Persoalan Struktural” edisi Sabtu, 8 Agustus 2020. Dimuat ulang dengan utuh untuk pendidikan dan diskursus.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed