by

Ponsel Jurnalis Tempo Dirampas Jaksa, AJI Surabaya Minta Diusut

SIARAN PERS

KETUA AJI Surabaya Miftah Faridl | Situs AJI

BANDAR LAMPUNG – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Surabaya menyayangkan tindakan seorang jaksa yang merampas ponsel Kukuh S Wibowo, jurnalis Tempo. Perampasan itu ketika Kukuh menghadiri rapat antara Komisi III DPR RI, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, dan Bea Cukai di Kejati setempat, Rabu, 2/9/2020.

Forum yang dihadiri 12 anggota Komisi III DPR itu menindaklanjuti berita Majalah Tempo ihwal dugaan penyelundupan 17 kontainer tekstil dari Cina. Laporan jurnalistik itu menyebut ada campur tangan sejumlah anggota DPR. Kukuh datang setelah kantornya menugaskan untuk meliput, bukan dalam kapasitas mewakili Tempo pada rapat tersebut.

Kukuh sempat menolak penyitaan ponsel karena hanya dirinya. Sedangkan undangan yang hadir bebas membawa dan menggunakan ponsel. Menurut Kukuh, oknum jaksa tersebut meminta ponselnya karena tidak ingin pertemuan tersebut didokumentasikan. Kukuh tak kuasa menolak lagi karena berada di tengah forum dan sedang menjawab pertanyaan-pertanyaan anggota DPR.

Kukuh sempat menonaktifkan ponselnya. Kurang lebih tiga jam ponselnya dibawa jaksa. Kukuh tidak mengetahui apa yang dilakukan jaksa tersebut selama ponselnya dibawa. Ada indikasi upaya mengakses ponsel milik Kukuh secara ilegal. Sebab, terdapat fitur yang berubah saat ponsel itu dikembalikan kepada Kukuh.

Penyitaan ini mengancam keamanan digital dan perangkat komunikasi Kukuh, baik sebagai warga negara maupun sebagai jurnalis yang menjalankan tugas. Kami mengecam penyitaan ini. Selain menghambat kerja-kerja jurnalisik, penyitaan tersebut melanggar hukum karena masuk kategori perampasan barang secara tidak berhak dan bentuk kesewenang-wenangan.

AJI Surabaya menilai, perbuatan sang jaksa menghalangi kerja-kerja jurnalistik seperti yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran.”

Atas apa yang dilakukan oknum jaksa tersebut bisa dikenakan Pasal 18 ayat (1) UU Pers. “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.”

Tidak hanya menghalangi kerja-kerja jurnalistik, oknum jaksa yang meminta telepon seluler tersebut juga menyalahgunakan wewenang serta perampasan barang secara tidak berhak.

AJI Surabaya memandang jika ada pihak yang merasa dirugikan sebaiknya menempuh hak jawab melalui media yang bersangkutan. Bukan melakukan tindakan yang justru merusak sistem demokrasi dan bertentangan dengan UU Pers.

Terkait hal tersebut, AJI Surabaya menyampaikan sikap:

  1. Menuntut Kejaksaan untuk meminta maaf kepada awak media atas tindakan yang dilakukan jaksa tersebut kepada publik dan Kukuh S Wibowo, Jurnalis Tempo. Pasalnya, jurnalis bekerja untuk kepentingan publik.
  2. Meminta Kejaksaan untuk memberikan sanksi kepada jaksa yang meminta telepon seluler Kukuh S Wibowo.
  3. Meminta aparat penegak hukum memproses kasus ini sesuai aturan yang berlaku karena ada dugaan ponsel milik Kukuh diakses secara ilegal.

Surabaya, 2 September 2020

Miftah Faridl

Ketua

Yovinus Guntur

Koordinator Divisi Advokasi

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed