by

Kurva Covid-19 Terus Naik, LBH Bandar Lampung Minta Tunda Pilkada

DIREKTUR LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan | dok. LBH Bandar Lampung

BANDAR LAMPUNG – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung meminta penyelenggara pemilu mengusulkan penundaan pilkada kepada pemerintah pusat. Pasalnya, kurva kasus Covid-19 terus naik, sehingga pelaksanaan pilkada berpotensi jadi kluster baru.

Per 15 September 2020, Gugus Tugas menyebutkan sebanyak 3.507 kasus baru dengan jumlah keseluruhan 225.030 kasus positif. Bahkan, di Lampung mengalami lonjakan dari hari ke hari. Terakhir, bertambah 39 kasus baru sehingga total 654 kasus positif.

“Melihat situasi dan kondisi Indonesia saat ini, LBH Bandar Lampung melihat penundaan pilkada sangat diharuskan,” kata Direktur LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan melalui siaran pers, Rabu, 16/9/2020.

Dia mengatakan, pihak penyelenggara memang telah menyampaikan imbauan, larangan, serta peraturan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Namun, fakta di lapangan berkata lain. Masih banyak yang kurang memerhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan. Pembatasan jumlah peserta pilkada dalam kampanye tak menjamin protokol kesehatan dipatuhi. Hal itu berkaca pada kerumunan massa yang arak-arakan saat pendaftaran bakal calon kepala daerah.

“Secara hukum ada beberapa aturan yang membahas penundaan pilkada. Pertama, dalam UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020,” ujarnya.

Pasal 120 ayat (1) Perpu 2/2020 menyatakan, “Dalam hal di sebagian wilayah pemilihan, seluruh wilayah pemilihan, sebagai besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagaian tahapan penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan emilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan.”

Pasal ini menjelaskan jika ada bencana nonalam mengakibatkan tahapan pilkada tidak dapat dilaksanakan, maka penundaan bisa dilakukan. Frasa dari isi Pasal 120, yaitu “bencana nonalam”, sangat esensial karena pandemi Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nonalam. Hal itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

“Namun, permasalahan selanjutnya adalah penundaan pilkada harus mendapat persetujuan KPU, pemerintah, dan DPR. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 122A UU Nomor 6 Tahun 2020,” kata dia.

Saat ini, lanjut Chandra, KPU telah menetapkan pendaftaran bakal calon kepala daerah pada 4-6 September 2020. Tahapan kampanye dimulai pada 26 September hingga 5 Desember mendatang. KPU membagi masa kampanye dengan tiga fase. Fase pertama, kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dialog, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga dan/atau kegiatan lain. Fase kedua, KPU akan menggelar debat publik/terbuka antarpasangan calon. Fase ketiga, KPU akan membuka kampanye calon kepala daerah melalui media massa, cetak, dan elektronik. Ketiga tahapan tersebut berpotensi menimbulkan kluster baru dalam Pilkada Serentak 2020.

Apabila tahapan pilkada tetap dilanjutkan, maka potensi meningkatnya kasus Covid-19 semakin tidak terkendali. Sehingga, berpotensi terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM), di antaranya:

  1. Hak untuk hidup yang dijaminkan dalam Pasal 28A UUD 1945, Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Pasal 6 Kovenan Hak Sipil dan Polik (Diratifikasi dengan UU Nomor 12 Tahun 2005).
  2. Hak atas kesehatan yang pengaturan jaminannya ditetapkan dalam Pasal 28H UUD 1945, Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 12 ayat (1) Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Diratifikasi dengan UU Nomor 11 Tahun 2005), dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
  3. Hak atas rasa aman, menekankan kewajiban negara atau pemerintah untuk memberikan jaminan atas perlindungan diri, kehormatan, martabat, dan hak milik. Kewajiban tersebut tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 dan Pasal 30 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

“Jika pilkada masih dipaksakan, maka hak asasi manusia yang dipertaruhkan, hak atas hidup, hak atas sehat, dan hak rasa aman yang tidak dijamin oleh negara,” kata Chandra.(*)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed