by

Kapolri Perintahkan Redam Demo Omnibus Law, YLBHI: Hormati Hak Berpendapat

KETUA YLBHI Asfinawati | GATRA/Ryan Puspa Bangsa/ft

BANDAR LAMPUNG – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menanggapi Surat Telegram Kapolri bernomor: STR/645/X/PAM.3.2./2020. Dalam surat tersebut, kapolri meminta para kepala kepolisian daerah (kapolda) untuk mengambil langkah-langkah terkait aksi demonstrasi penolakan Omnibus Law.

Berikut tanggapan YLBHI melalui siaran pers pada Senin, 5/10/2020.

  1. Pada bagian satu, kapolri memerintahkan “giat fungsi intelijen dan deteksi dini serta deteksi aksi terhadap elemen buruh dan masyarakat guna mencegah terjadinya aksi unras (unjuk rasa) dan mogok kerja yang dapat menimbulkan aksi anarkis dan konflik sosial”. Masalah dalam bagian ini adalah Polri tidak punya hak mencegak unjuk rasa. Bahkan sebaliknya, menurut Pasal 13 UU 9/1998, “Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum.”
  2. Pada bagian tiga, kapolri memerintahkan “cegah, redam, dan alihkan aksi” unjuk rasa yang dilakukan kelompok buruh maupun elemen aksi aliansinya guna mencegah penyebaran covid-19. Upaya ini diskriminatif karena menyasar peserta aksi. Padahal sebelum ini telah banyak keramaian yang bahkan tidak menaati protokol kesehatan, seperti di perusahaan, pusat perbelanjaan, bahkan bandara. Sebaliknya dua aksi tolak Omnibus Law sebelumnya terbukti tidak menimbulkan cluster baru covid-19.
  3. Pada bagian lima, kapolri memerintahkan “lakukan cyber patrol pada medsos dan manajemen media untuk bangun opini publik” yang tidak setuju dengan aksi unras di tengah pandemi covid-19. Kemudian, pada poin 6 kapolri memerintahkan “lakukan kontra narasi isu-isu yang mendiskreditkan pemerintah.” Poin ini merupakan penyalahgunaan wewenang. Seperti pada poin pertama, polisi tidak punya wewenang mencegah aksi. Selain itu, menurut Pasal 30 UUD 1945 & Amandemennya, tugas kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban, bukan melakukan kampanye terhadap pemerintah. Selain itu, “mendiskreditkan” adalah tafsiran subjektif yang berpotensi menghambat kritik publik kepada pemerintah. Kritik publik dalam demokrasi justru bermanfaat bagi kehidupan bernegara karena menjadi kontrol kekuasaan.
  4. Pada bagian 7, kapolri memerintahkan “secara tegas tidak memberikan izin kegiatan baik unjuk rasa maupun izin keramaian lainnya”. Kemudian, pada bagian 8 kapolri memerintahkan “upaya harus dilakukan di hulu (titik awal sebelum kumpul) dan lakukan pengamanan (PAM) terbuka dan tertutup.” Hal ini diskriminatif dan melanggar amandemen UUD 1945.
  5. Pada bagian 10, kapolri memerintahkan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum dengan menggunakan UU Kekarantinaan Kesehatan. Dalam UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan hanya ada lima pasal pidana; satu tentang nahkoda, satu tentang penerbang, satu tentang pengemudi, dan satu tentang korporasi. Sehingga, yang dimaksud telegram kapolri hanya mungkin Pasal 93 yang berbunyi, “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana …”. Artinya, Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan baru berlaku saat terjadi akibat dan tidak mungkin diketahui pada saat aksi, apalagi sebelum aksi. Bahkan, berbagai laporan menunjukkan adanya cluster perkantoran, tetapi Polri tidak pernah menggunakan Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan untuk pengusaha ataupun pejabat yang memerintahkan pekerja/pegawai tetap bekerja.

Sebelum aksi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja, juga telah ada beberapa aksi dengan tema lain dan tidak ada perlakuan seperti ini. Karena itu, sulit dibantah surat telegram ini muncul karena Omnibus Law RUU Cipta Kerja adalah inisiatif pemerintah dan presiden sejak awal. Bahkan, menginginkan RUU ini selesai dalam waktu 100 hari.

Berdasarkan hal-hal di atas kami menyatakan:

  1. Mengingatkan kapolri bahwa dalam UUD 1945 & amandemennya Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah “alat negara”, bukan alat pemerintah. Selain itu, kepolisian dalam tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
  2. Mendesak presiden sebagai pimpinan langsung kapolri untuk tidak mengganggu netralitas serta indenpendensi yang seharusnya diterapkan Polri.
  3. Meminta presiden dan kapolri untuk menghormati UUD 1945 & amandemennya serta UU 9/1998 yang menjamin hak setiap orang untuk menyampaikan aspirasinya, termasuk pendapat di muka umum.(*)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed