by

Omnibus Law: Lonceng Kematian Demokrasi!

-Pendapat-604 views
SUASANA Foto Bersama Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR M Azis Syamsuddin menyepakati pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 5/10/2020. | Oji/Man

Derri Nugraha | Anggota AJI Bandar Lampung | Pemimpin Redaksi Sukma Polinela 2018-2019

KABAR duka” itu pun datang. Sambil merevisi skripsi, saya menyaksikan DPR mengetok palu pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law lewat Channel Youtube resmi DPR, Senin, 5 Oktober 2020.

Saya hakulyakin bahwa pengesahan Omnibus Law melukai perasaan jutaan rakyat Indonesia. Betapa tidak, berbagai elemen masyarakat sipil dan buruh merasa suaranya tidak didengar. DPR-katanya wakil rakyat-justru mengkhianati marwahnya.

Sejak awal, pembahasan Omnibus Law menuai nafi dan protes dari berbagai kalangan. UU sapu jagat itu dinilai merampas ruang hidup masyarakat. Banyak pasal yang dipandang tidak prorakyat. Sebaliknya, DPR dan pemerintah dianggap lebih memihak pemodal. Sementara, hak jutaan pekerja dalam keadaan bahaya.

Pengesahan yang terkesan dikebut semakin memperjelas sikap pemerintah yang tutup telinga terhadap aspirasi rakyat. Mereka yang menolak dan menentang Omnibus Law sama sekali tidak menjadi pertimbangan bagi para pengambil kebijakan.

Jika melihat kinerja DPR selama satu tahun terakhir, sumbangsih DPR dalam penanganan pandemi sangat kurang. Justru, DPR sibuk melanjutkan pembahasan RUU yang cenderung tidak berkaitan dengan Covid-19. Parlemen mulus menyelesaikan pembahasan RUU Cipta Kerja, RUU Mahkamah Konstitusi, RUU Bea Materai, RUU Minerba di tengah pandemi. Mestinya, keselamatan rakyat menjadi prioritas ketimbang RUU tersebut.

Tingkat kepercayaan publik terhadap DPR pun kerap turun sejak pandemi. Berdasar survei Indikator pada Mei 2020, DPR menempati urutan paling buncit atas kepercayaan publik, yakni 60%. Kepercayaan publik kepada legislator terus melorot. Hasil riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Juli 2020, tingkat kepercayaan publik terhadap DPR terkait penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional menempati posisi terendah, yaitu 50%.

Sikap yang ditunjukkan anggota dewan dan pemerintah sama sekali tidak mencerminkan demokrasi sebagai sistem bernegara di Indonesia. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi justru tertindas. Pemerintah cenderung antikritik dalam menentukan kebijakan. Bahkan, pemerintah melalui telegram kapolri memerintahkan untuk meredam demo terkait Omnibus Law. Padahal, dalam demokrasi, kritik publik merupakan keniscayaan karena bentuk kontrol terhadap kekuasaan.

Bukan pertama kali para penguasa tidak melibatkan rakyat dalam membuat kebijakan. Tahun lalu, ketika DPR dan pemerintah bersama-sama “membunuh” Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi UU KPK, ribuan mahasiswa dan masyarakat di berbagai daerah turun ke jalan. Lewat #AksiReformasiDikorupsi, mereka menolak revisi UU KPK serta sejumlah RUU lainnya. Namun, tetap saja pengampu kebijakan tak menghiraukan keresahan publik.

Peristiwa akhir-akhir ini tentunya memukul kesadaran kita bahwa kematian demokrasi kian dekat. Ruang kebebasan berbicara dan berpendapat semakin sempit. Pembungkaman terhadap yang kritis terjadi di mana-mana. Forum diskusi dan aksi kritik menuai teror dan pembubaran. (Baca: Ruang Kebebasan Berbicara Semakin Sempit).

Seyogianya, di negara yang menerapkan sistem demokrasi, setiap warga memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan. Sebab, esensi  sistem demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Melihat realitas ini, saya teringat ucapan Joko Widodo (Jokowi). Ketika Debat Capres-Cawapres pada 2014, mantan Wali Kota Solo yang pernah menjadi sampul Majalah Time itu berkata, “Demokrasi adalah mendengarkan suara rakyat dan melaksanakannya.”(*)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed