by

Perumusan Raperda Disabilitas Perlu Perhatikan Aspirasi Penyandang Disabilitas

DPRD Provinsi Lampung | Ilustrasi/ist

BANDAR LAMPUNG – Sejumlah lembaga yang mengatasnamakan Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas Lampung menyoroti Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Lampung tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas. Mereka menilai, raperda usulan DPRD Lampung itu belum sepenuhnya mengakomodasi hak-hak penyandang disabilitas.

“Selama pembentukan raperda hingga uji publik, masyarakat penyandang disabilitas Lampung hanya dilibatkan dalam Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Sedangkan raperda yang lain, seperti Raperda Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif, Raperda Upaya Penurunan Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Raperda Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, serta Raperda Kerja Sama Antardaerah, tidak dilibatkan baik secara individu maupun melalui organisasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa para pemegang kekuasaan daerah masih memiliki paradigma segregatif dan eksklusif dalam memandang penyandang disabilitas,” kata Abdullah Fikri dari Pusat Kajian dan Advokasi Inklusi (Puskadin) Lampung, melalui siaran pers, Jumat, 16/10/2020.

Dia mengatakan, pada dasarnya, penyandang disabilitas memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik apa pun. Sebab, hal itu dapat berdampak pada pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang bersifat lintas sektor. Partisipasi penuh dan bermakna bagi penyandang disabilitas terhadap pembentukan kebijakan dan program pembangunan menjadi salah satu prinsip dalam UU 19/2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), dan diperkuat melalui UU 8/2016 mengenai Penyandang Disabilitas.

“Salah satu prinsip utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah partisipasi publik. Begitu pun raperda selain Raperda Lampung tentang Penyandang Disabilitas. Partisipasi penuh dan bermakna dari masyarakat penyandang disabilitas, baik secara individu maupun kelompok, menjadi prinsip penting untuk menetapkan peraturan yang bermanfaat dan adil bagi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas,” ujarnya.

Menurut pria yang akrab disapa Fikri itu, kesejahteraan sosial merupakan salah satu hak penyandang disabilitas. Namun demikian, tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan masyarakat penyandang disabilitas. Juga tidak menjawab pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Dengan demikian, muatan materi yang termaktub dalam raperda tersebut tidak berdasar fakta empiris di masyarakat penyandang disabilitas.

Berikut pernyataan sikap Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas Lampung ihwal Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas:

  1. Mendesak Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Lampung untuk merumuskan raperda mengenai penyandang disabilitas sesuai dengan aspirasi dan kontribusi masyarakat penyandang disabilitas, baik secara lisan maupun dokumen tertulis.
  2. Mendorong Bapemperda untuk intensif melibatkan masyarakat penyandang disabilitas dalam pembahasan substansi raperda mengenai penyandang disabilitas.
  3. Mendesak pemprov-DPRD Lampung untuk melibatkan masyarakat penyandang disabilitas dalam pembahasan raperda, selain mengenai penyandang disabilitas yang telah dilakukan uji publik. Sebab, keseluruhan raperda yang sedang dalam tahap pembahasan tersebut memiliki interelasi dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, dan sejak awal masyarakat penyandang disabilitas tidak pernah dilibatkan.
  4. Mendorong pemprov-DPRD Lampung untuk merumuskan kebijakan publik, kebijakan anggaran, dan program pembangunan berbasis paradigm HAM, bukan paradigma pelayanan dan rehabilitative terhadap penyandang disabilitas;
  5. Mendorong pemprov-DPRD Lampung untuk membangun sinergisitas multi sektor dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, dan tidak memosisikan perangkat daerah yang membidangi urusan sosial sebagai koordinator dalam urusan tersebut.(*)

Catatan: Artikel ini mengalami revisi pada Sabtu, 17 Oktober 2020, pukul 13.44 WIB. Perbaikan karena klarifikasi dari narasumber.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed