by

Mahasiswa Hipokrit

-Pendapat-299 views
RIBUAN mahasiswa berunjuk rasa menolak pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law di kompleks DPRD Lampung, Rabu, 7/10/2020. Aksi demonstrasi itu berujung ricuh. | Suryanto/Monologis

Derri Nugraha | Anggota AJI Bandar Lampung | Pemimpin Redaksi Sukma Polinela 2018-2019

DEWAN Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Lampung (Unila) menggelar diskusi bertajuk “Konsistensi Gerakan Mahasiswa dalam Menolak Omnibus Law”, Rabu malam, 21/10/2020. Diskusi panel itu menghadirkan tiga narasumber, yaitu mantan Kapolda Lampung Inspektur Jenderal (Purn) Ike Edwin, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung Hendry Sihaloho, dan Ketua DPM Unila Abdirrohman.

Saya turut hadir dalam diskusi yang digelar secara daring via aplikasi Zoom tersebut. Sebenarnya, saya dilema antara nonton Mata Najwa (favorit saya) atau ikut diskusi karena waktunya berbenturan. Saya akhirnya memutuskan ikut diskusi karena temanya membahas konsistensi gerakan mahasiswa. Sebab, saya melihat gerakan mahasiswa di Lampung menyikapi Omnibus Law seperti terbelah.

Baca juga Omnibus Law: Lonceng Kematian Demokrasi!

Ketika diskusi, saya menilai komposisi panelis yang menjadi narasumber kurang memiliki kompetensi untuk menjawab persoalan. Sebab, yang diundang adalah mantan kapolda. Bukankah kapolda saat ini memiliki tanggung jawab atas apa yang terjadi pada demo menolak Omnibus Law, 7-8 Oktober lalu? Mulai dari aksi sweeping sampai tindakan represif oleh aparat. Sehingga, perlu ada klarifikasi dari pemegang kekuasaan saat ini.

Saya pun coba menyampaikan keresahan itu kepada DPM Unila melalui kolom chat diskusi. “Sedikit kritik untuk panitia penyelenggara (DPM). Lain kali jika mengadakan diskusi narasumbernya lebih diperhatikan. Jika memang mau membahas huru-hara hari ini, ya undang pemegang kekuasaan saat ini (kapolda). Sayang sekali kalau yang diundang mantan kapolda, bisa dilihat selama diskusi tidak menjawab keresahan mahasiswa,” demikian chat saya pada kolom chat diskusi.

TANGKAPAN layar Derri Nugraha dikeluarkan dari diskusi “Konsistensi Gerakan Mahasiswa dalam Menolak Omnibus Law”, Rabu malam, 21/10/2020. | dok. Derri Nugraha

Tak lama kemudian, panitia merespons dengan ucapan, “Terima kasih atas masukannya.” Namun, selang beberapa detik, panitia langsung mendepak saya dari forum diskusi. Sontak saya terkejut, mengapa panitia mengeluarkan saya? Padahal, saya hanya menyampaikan masukan.

Hipokrit

Saya menilai, apa yang dilakukan DPM Unila bentuk kemunafikan yang tergambar pada mahasiswa hari ini. Mereka meneriakkan kebebasan berpendapat, tapi “memotong lidah” orang yang menyampaikan kritik pada forum diskusi. Hipokrit!

Seyogianya, kritik dijawab dengan penjelasan. Argumen dibalas argumen. Sehingga, terjadi proses dialektika. Bukankah ini esensi berdiskusi?

Kritik justru penting dalam proses demokrasi. Sebab, lewat kritik, seseorang atau lembaga dapat mengevaluasi diri. Sehingga, bisa meningkatkan pemahaman dan menambah kecakapan diri.

Gerakan Mahasiswa

Anomali yang saya sebut di atas tidak lepas juga dengan gerakan mahasiswa hari ini. Mahasiswa menaikkan #mositidakpercaya kepada pemerintah dan DPR. Namun, arah gerakan menyasar simbol kekuasaan.

Sekadar contoh, mahasiswa menggelar aksi demonstrasi menolak Omnibus Law di halaman DPRD Lampung. Lucu saja ketika seseorang tidak lagi percaya dengan suatu sistem, namun tetap menyuarakan kepada sistem tersebut. Lah wong enggak percaya lagi sama DPR dan pemerintah, untuk apa menyampaikan aspirasi ke sana, toh tak bakal didengar juga.

Sebaliknya, demo ke DPRD itu justru terkesan memberi “panggung” bagi elit politik. Mereka memanfaatkan momentum unjuk rasa untuk meraih simpati. Pendek kata, mereka seolah-olah menunjukkan keberpihakan kepada rakyat, tapi lebih banyak tak bersikap dan tunduk kepada keputusan partai ketika duduk sebagai wakil rakyat.

Hidup mahasiswa!

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed