by

10 Kiat Praktis dalam Meliput Pemilu

Ilustrasi | ist

BANDAR LAMPUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melangsungkan pemungutan suara pada 9 Desember mendatang. Sebanyak delapan kabupaten/kota di Provinsi Lampung bakal memiliki pemimpin baru.

Delapan kabupaten/kota dimaksud, yakni Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Lampung Timur, Pesawaran, Way Kanan, Pesisir Barat, Lampung Tengah, dan Lampung Selatan. Adapun daftar pemilih tetap (DPT) untuk pilkada di delapan kabupaten/kota itu sebanyak 3.909.445 jiwa. Perinciannya, pemilih laki-laki sebanyak 1.990.241 dan pemilih perempuan 1.919.204 orang.

Dalam Surat Edaran Dewan Pers Nomor 01/SE-DP/I/2018 tentang Posisi Media dan Imparsialitas Wartawan dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, peran media adalah sebagai pengawas dan pemantau pemilu. Peran ini penting untuk menjaga proses demokrasi.

Menurut Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Abdul Manan, pemilik media yang menggunakan media demi kepentingan politik akan merusak reputasi media. Sebab, fungsi utama media adalah untuk melayani kepentingan publik. Dalam jangka panjang, penggunaan media untuk kepentingan politik berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap media.

Pada 2014, Dewan Pers bekerja sama dengan Thompson Foundation menggelar serangkaian seminar dan pelatihan media meliput pemilu. Hasilnya dituangkan dalam buku kecil berjudul “Meliput Pemilu 2014: Pelibatan Publik dan Independensi Redaksi.”

Dalam buku tersebut, Direktur Eksekutif Ethical Journalism Network Aidan White menyampaikan bahwa terdapat lima aspek dalam meliput pemilu, yaitu tranparansi; manajemen keredaksian yang baik; jurnalisme yang berkualitas; pelibatan publik sebagai audiens; dan kerja sama antarmedia.

Tranparansi media dimulai dengan menetapkan secara gamblang pernyataan tidak memihak serta tidak ada konflik kepentingan—khususnya untuk redaksi media yang pemiliknya ikut berkompetisi dalam pemilu. Redaksi media massa wajib menetapkan standar profesional pada manajemen keredaksian yang berlaku untuk seluruh jajaran wartawan, dimulai dari pemimpin redaksi hingga ke reporter junior.

“Perlu dibuat pedoman internal bagi jajaran redaksi berbasis pada kode etik jurnalistik; salah satu yang terpenting adalah tidak menoleransi kampanye negatif dalam pemberitaan,” kata White.

Ia juga memberikan 10 kiat praktis dalam meliput pemilu. Pertama, jangan terburu-buru menyebarkan informasi sebelum memverifikasi. Kedua, tidak memihak, selalu memberikan porsi yang sama untuk masing-masing kandidat. Ketiga, menghormati perbedaan dan keragaman. Keempat, menghindari sensasi: “Tidak semua pernyataan dramatis dari kandidat bernilai berita.” Kelima, jangan menerima suap, baik berupa uang maupun bentuk/fasilitas lainnya.

Keenam, jangan menjanjikan liputan berita kepada kandidat. Ketujuh, jika ada pernyataan serangan dari kandidat, beri kesempatan kandidat lainnya menjawab. Delapan, pernyataan yang bernada menghasut atau menyerang tidak perlu diberitakan. Sembilan, memberitakan apa yang disampaikan kandidat, bukan apa yang disampaikan pendukungnya. Sepuluh, tidak memihak dalam perdebatan politik.

Sementara itu, Redaktur Financial Times John Aglionby menyatakan, faktor penting dalam meliput pemilu adalah berada pada tempat yang penting dan waktu yang tepat. Banyak peristiwa dalam pemilu, tetapi tidak mungkin semuanya diliput, oleh karena itu penting untuk memastikan “di mana dan kapan”. Redaksi media juga perlu menyiapkan tulisan atau laporan panjang, berdasarkan riset dan dokumentasi yang baik, menyangkut calon pemenang pemilu. Sehingga, ketika pemenang pemilu resmi diumumkan, media mampu menyajikan laporan yang lengkap dan komprehensif secara cepat.

Termasuk yang penting, menurut Aglionby adalah mempersiapkan materi pemberitaan pascapemilu. Hal ini mengingat proses pemilu berlanjut setelah pengumuman pemenang, seperti gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang berlangsung beberapa minggu. Momen pascapemilu juga tidak kalah menarik untuk diberitakan, seperti meliput bagaimana pihak yang kalah merespons hasil pemilu.

Dalam pandangan Aglionby, pers perlu memahami siapa audiens-nya dan informasi apa yang mereka inginkan. Menurutnya, media perlu melibatkan dan berinteraksi dengan audiens.

Ia juga mengingatkan agar pengelola pers memanfaatkan beragam cara melakukan dan menyiarkan liputan dengan mengoptimalkan berbagai medium. Selain merancang dan menulis untuk edisi cetak, saat yang bersamaan perlu dipikirkan untuk menyebarkan atau mengemas informasi untuk medium internet, blog, podcast, video, dan lain-lain. Prinsip terpenting yang tidak boleh diabaikan: Informasinya benar dan faktual. Bagi media lokal atau daerah, Aglionby memberi saran agar selalu mencari sudut pandang lokal dalam menggali dan mengemas informasi yang berskala nasional.

Adapun upaya media melibatkan publik atau audiens dalam menyebarkan informasi dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu melakukan jajak pendapat, wawancara langsung ke audiens, dan menyelenggarakan forum diskusi dengan audiens. Media perlu melakukan jajak pendapat dalam meliput pemilu agar dapat mengidentifikasi preferensi audiens-nya. Selain itu, reportase ke lapangan dengan menemui publik untuk mendapatkan pandangan yang lebih lengkap merupakan cara paling efektif melibatkan publik. Selanjutnya, membuat diskusi terfokus dengan publik juga cara efektif untuk mendapatkan input.

Selain itu, media dapat mengoptimalkan kecenderungan publik yang aktif dalam aktivitas jurnalisme warga. Misal, meminta mereka mengirimkan informasi yang berkaitan dengan pemilu. Jika perlu, sediakan ruang atau rubrik “liputan warga” dan menunjuk salah satu anggota audiens menjadi redaktur rubrik itu. Informasi yang bersumber dari warga (crowd sourced information) biasanya lebih otentik dan mampu mengover wilayah yang lebih luas—dengan demikian membantu keterbatasan sumber daya media.(*)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed