by

Ironi Kampus Merdeka: Pincang Nalar-Bungkam Mahasiswa Kritis

-Pendapat-125 views
MAHASISWA sedang menggotong temannya pada Aksi #ReformasiDikorupsi di Jakarta, tahun lalu. | SUKMA Polinela/Alfarizy Ajhie Fadilah

Derri Nugraha | Anggota AJI Bandar Lampung | Pemimpin Redaksi Sukma Polinela 2018-2019

PROGRAM Kampus Merdeka ala Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim tampaknya berbanding terbalik dengan kenyataan. Kampus yang seharusnya menyediakan ruang bagi kebebasan akademik, kebebasan berpendapat dan berekspresi justru mengebiri kekritisan mahasiswa.

Laporan Lokataru Foundation berjudul “Babak Belur di Kampus Sendiri” mengungkap bahwa mulai September 2019 hingga Januari 2020-periode Nadiem menjabat-marak terjadi sanksi drop out (DO) bagi mahasiswa. Rerata kasus berkaitan dengan kebebasan akademik, kebebasan berpendapat, hingga tuntutan transparansi. Sebuah ironi untuk program Kampus Merdeka. Mahasiswa tidak merdeka dalam arti sesungguhnya, yakni menyampaikan pikiran dan ekspresi.

Dimulai pada 31 Oktober 2019, sebanyak 11 mahasiswa Universitas Darma Persada Jakarta Timur mendapat surat peringatan dan terancam di-DO oleh rektor. Pasalnya adalah mereka menggelar aksi damai menuntut transparansi dan perbaikan sistem birokrasi kampus.

Syahdan, 12 Desember 2019, empat mahasiswa Universitas Khairun Ternate juga terkena drop out secara sepihak karena ikut aksi Front Rakyat Indonesia West Papua. Pada bulan yang sama, sebanyak 11 mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen dan Informatika Komputer (STMIK) Akba Makassar dikeluarkan karena berdemonstrasi ihwal pemberlakuan jam malam.

Kemudian, pada awal 2020, kasus DO massal menimpa 28 mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) Paulus Makassar, Sulawesi Selatan. Hal tersebut buntut dari aksi protes mereka soal kebijakan yang mengharuskan mahasiswa memiliki IPK minimal 3.00 untuk dapat menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan.

Pada Juli 2020, sebanyak 37 mahasiswa Universitas Nasional (Unas) dipanggil pihak rektorat. Pemanggilan itu ihwal demo menuntut keringanan uang kuliah tunggal (UKT) selama masa pandemi Covid-19. Sanksi berupa skors, peringatan keras, dan drop out.

Terbaru, seorang mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) bernama Frans Josua Napitu mendapat skors selama enam bulan. Mahasiswa Fakultas Hukum itu dijatuhi sanksi setelah melaporkan rektor Unnesa atas dugaan tindak pidana korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mahasiswa Bidikmisi tersebut menilai beberapa komponen terkait anggaran di kampusnya terkesan janggal.

Komponen anggaran yang dimaksud adalah keuangan yang bersumber dari mahasiswa maupun luar mahasiswa, baik sebelum dan di tengah pandemi Covid-19. Atas laporan tersebut, pihak kampus menuduh Frans simpatisan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dianggap membahayakan keutuhan NKRI. Tuduhan ini dalih untuk “membungkam” suara kritisnya.

Pola Pembungkaman

Rentetan kasus di atas semakin membuka mata bahwa ada pola pembungkaman yang hampir sama di berbagai kampus. Di mana menjadi mahasiswa yang kritis dan dianggap menjelekkan nama baik kampus akan dibungkam dengan surat pemberhentian.

Kampus sebagai kawah candradimuka seyogianya membangun proses dialektika. Kasus-kasus di atas bukti bahwa pihak kampus terkesan pongah. Rektor sebagai representasi kekuasaan justru gagal menjalankan amanat undang-undang dalam menjamin kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat.

Tanpa proses diskusi dan dialog sesungguhnya memperlihatkan karakter buntu komunikasi sekaligus nihil pencerdasan. Sebab, esensi kebebasan akademik seharusnya memberi ruang untuk berbeda dan bertukar gagasan.

Kepincangan Nalar

Beberapa alasan dari kampus dalam mengeluarkan surat DO kepada mahasiswa yang kritis ialah mahasiswa dianggap merusak nama baik kampus. Ini semacam anomali, mengapa? Bagaimana mungkin pihak kampus memaknai “nama baik” dengan menutupi semua “keburukan” di kampus, dan hanya menunjukkan yang baik-baik saja. Kampus menganggap suara kritis dari mahasiswa merupakan ancaman bagi nama baik kampus. Bahkan, dalam demokrasi sebuah kritik diperlukan untuk menjamin keberlangsungan sistem yang jujur dan baik.

Seharusnya, kampus bisa menjadikan kritik sebagai evaluasi bagi berjalannya sistem yang selama ini diterapkan. Sehingga, tujuan tri darma perguruan tinggi dapat tercapai dengan baik.

Albert Camus pernah berkata, “Kebebasan itu tidak lain dari suatu perubahan yang lebih baik.” (*)

Baca tulisan menarik lainnya Derri Nugraha:

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed