by

Hari HAM Sedunia, LBH Pers Lampung Soroti Kekerasan Jurnalis-Kebebasan Berpendapat

DIREKTUR LBH Pers Lampung Chandra Bangkit Saputra | dok. AJI Bandar Lampung

BANDAR LAMPUNG – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Lampung menyoroti sejumlah hal pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia, Kamis, 10 Desember 2020. Adapun yang disoroti antara lain kekerasan terhadap jurnalis dan kebebasan berpendapat serta berekspresi.

Dalam siaran persnya, LBH Pers mencatat sebanyak 12 jurnalis yang mengalami intimidasi selama masa pandemi Covid-19. Intimidasi dimaksud oleh negara hingga yang tidak diketahui terduga pelakunya. Para juru warta tersebut, yaitu:

  1. Jurnalis RMOL Lampung yang diintimidasi oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi pada 3 Maret 2020. Arinal mengintimidasi secara verbal dengan ketimpangan gender. Selain itu, gubernur tidak menjawab pertanyaan yang diajukan justru menyerang fisik jurnalis (argumnetum ad hominem).
  2. Dua jurnalis Teknokra Universitas Lampung (Unila) mengalami intimidasi dengan cara peretasan akun aplikasi Gojek dan WhatsApp, hingga dihubungi via telepon sebanyak 12 kali oleh orang yang tidak dikenal. Intimidasi dan teror tersebut terkait penyelenggaraan diskusi pelanggaran HAM di Papua pada 11 Juni 2020.
  3. Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung Hendry Sihaloho menjadi korban peretasan ketika mengadvokasi jurnalis Teknokra, 11 Juni lalu.
  4. Intimidasi dan kekerasan fisik dengan cara memiting oleh oknum Dinas Kesehatan Tulangbawang terhadap jurnalis Galangnusantara.co.id. pada 27 Agustus 2020. Tindak kekerasan itu diduga terkait pemberitaan RSUD Menggala dan Dinkes terkesan lalai dalam penangan pasien Covid-19 tidak menggunakan protokol kesehatan.
  5. Intimidasi Jurnalis Indosiar-SCTV Ardy Yohaba di Lampung Utara dengan cara merusak kamera pada 28 Agutus 2020. Hal tersebut terjadi saat Ardy hendak mewawancarai pihak panitia atas kericuhan pertandingan sepakbola yang menyebabkan salah satu klub didiskualifikasi hingga berujung upaya perampasan dan perusakan kamera.
  6. Empat Jurnalis mengalami intimidasi saat peliputan aksi #MosiTidakPercaya. Pada 7 Oktober 2020, jurnalis lampungsegalow.co.id dan jurnalis Lampungone.com merekam tindakan aparat yang memukul peserta aksi. Kemudian, polisi membentak dan meminta agar video tersebut dihapus. Pada 8 Oktober 2020, jurnalis Radar Lampung Radio dan jurnalis Metro TV mengalami intimidasi ketika meliput aksi sweeping anggota kepolisian. Mereka mengambil video penyisiran sejumlah titik, di mana aparat menghalau pelajar yang hendak mengikuti aksi di Bundaran Tugu Adipura. Kedua jurnalis itu kemudian dipaksa oknum polisi menghapus foto dan rekaman video aparat memukuli para siswa.
  7. Jurnalis di Kota Metro digugat oleh advokat pada Oktober 2020. Gugatan dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Met tersebut pada pokoknya adalah mempermasalahkan substansi berita yang dimuat jurnalis dalam perkara dugaan tindak pidana pencabulan. Substansi dalam karya jurnalistik tersebut menyatakan bahwa AH selaku kuasa hukum dari korban dugaan tindak pidana pencabulan melakukan perdamaian dengan terduga pelaku. Terduga pelaku akan memberikan hak-hak korban sesuai dengan kesepakatan damai. Namun, korban belum menerima haknya.
  8. Teranyar adalah jurnalis Lampung TV mendapatkan intimidasi saat mewawancarai Wali Kota Bandar Lampung Herman HN pada 9 November 2020. Waktu itu, si jurnalis hendak mengonfirmasi keterkaitan pilkada dan netralitas ASN.

Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi vs Represi

Terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi, LBH Pers Lampung mencatat berbagai intimidasi dan perlakuan represif oleh aparat kepolisian saat aksi #MosiTidakPercaya pada 7 Oktober 2020. Sebanyak 19 orang ditangkap polisi. Kemudian pada 8 Oktober 2020, sebelum sampai ke titik aksi pihak kepolisian melakukan sweeping atau penghalangan menuju titik aksi. Kepolisian mengamankan 248 orang dan memulangkan 243 orang di antaranya karena unsur-unsur pidana tidak terpenuhi. Mereka dikumpulkan di satu titik tanpa protokol kesehatan. Padahal, selama ini pihak kepolisianlah yang menggalakkan arti pentingnya protokol kesehatan.

“Tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian bukanlah untuk mengamankan jalannya aksi, namun untuk melemahkan gerakan-gerakan yang sudah dibangun dalam hal menyampaikan pendapat di muka umum. Selain itu, banyak tindakan represif oleh Kepolisian hingga menyebabkan peserta aksi luka-luka. Bahkan, sampai menyasar masyarakat sipil yang tidak mempunyai kepentingan apa pun terhadap aksi,” kata Direktur LBH Pers Lampung Chandra Bangkit Saputra.

Memaknai Kembali Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi serta Kebebasan Pers

Kebebasan berpendapat dan berekspresi serta kebebasan pers mendukung terciptanya masyarakat dan negara yang maju dan berkembang. Di negara yang menganut paham demokrasi seperti Indonesia, jurnalisme (yang dilandasi hak kebebasan berpendapat dan berekspresi) adalah pilar keempat negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Bagi individu, kebutuhan untuk berpendapat dan mengekspresikan diri merupakan kondisi kemanusiaan yang universal. Hal tersebut sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.

Dalam konteks HAM, negara menjadi subjek hukum utama. Sebab, negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Dalam konsepsi hak asasi manusia pemangku hak (rights holder) adalah individu, sedangkan pemangku kewajiban (duty bearer) adalah negara. Negara memiliki tiga kewajiban generik terkait hak asasi manusia, yaitu menghormati (obligation to respect), melindungi (obligation to protect), dan memenuhi (obligation to fulfil).

Mengacu pada tataran aturan internasional, jaminan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dimuat dalam beberapa instrumen hukum internasional.

Pertama, Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 dalam Pasal 19. Pasal 19 DUHAM menyebutkan, “Setiap orang berhak memiliki pendapat dan juga dapat mengekspresikannya.” “Setiap orang harus mampu membagikan pendapatnya dengan pihak lain melalui cara atau format apa pun, termasuk dengan orang-orang dari negara lain.”

Kedua, jaminan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi diatur dalam Pasal 19 ICCPR, yang diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

LBH Pers Lampung mengecam setiap tindakan yang membatasi, mengahalang-halangi, dan mengintimidasi hak kebebasan berpendapat dan bereksperesi serta kebebasan pers. Sebab, pada intinya hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang diakui dalam prinsip-prinsip internasional dan juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.(*)

Baca juga: Soal Berita Kekerasan Seksual, LBH Pers Sesalkan Gugatan Advokat Terhadap Jurnal

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 comment

  1. World Press Freedom Day (WPFD) atau Hari Kebebasan Pers Sedunia 2015 kembali kita peringati pada 3 Mei 2015. Peringatan ini adalah momentum untuk AJI, bersama organisasi jurnalis di seluruh dunia untuk mengingat kembali pentingnya memperjuangkan dan mempertahankan kebebasan pers. Peringatan ini juga momen menuntut diselesaikannya berbagai kasus kekerasan pada jurnalis yang beberapa di antaranya berujung kematian. JAKARTA – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) turut barisan buruh dalam aksi serentak May Day 1 Mei 2015 di seluruh Indonesia. AJI mengusung dua tema besar pada peringatan Hari Buruh tahun ini, yakni terkait hak untuk memeroleh jaminan sosial bagi jurnalis serta upaya mewujudkan upah sektoral pekerja media.

News Feed