oleh

Jelang Vonis Kasus Dian Ansori, LBH Harap Majelis Hakim Gali Utuh Keterangan Korban

BANDAR LAMPUNG – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung berharap majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Sukadana menggali utuh keterangan N, korban kekerasan seksual di Lampung Timur. PN Sukadana akan menjatuhkan vonis perkara tersebut pada Selasa pekan depan, 9 Februari 2021.

Ihwal kasus tersebut, LBH sebagai kuasa hukum korban telah menggunakan sarana hukum sebagai Sahabat Pengadilan (amicus curiae). Keberadaan Sahabat Pengadilan dijamin Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal dimaksud mengatur bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di masyarakat.

“Maka, sebagaimana surat yang kami tujukan kepada Pengadilan Negeri Sukadana tersebut, kami memandang perlu agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dengan menggali utuh keterangan korban dan menelusuri dugaan tindak pidana yang terjadi,” kata Direktur LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan melalui siaran pers, Rabu, 3/2/2021.

Selain itu, lanjut Chandra, pihaknya berpendapat bahwa hakim dapat menggunakan haknya untuk memutus melebihi tuntutan jaksa penuntut umum (ultra petita) terhadap terdakwa Dian Ansori, sebagaimana ketentuan Pasal 193 KUHAP. Hal ini dipandang perlu sebagai bentuk efek jera terhadap tindakan terdakwa dan sebagai upaya pemberantasan kekerasan terhadap perempuan di Lampung Timur.

“Terlebih, demi terwujudnya keadilan di masyarakat, terkhusus kepada korban,” ujarnya.

Terungkap dalam persidangan, Dian menawarkan N kepada seorang pria berinisial BA. Kemudian, BA memberikan sejumlah uang kepada korban dengan pesan bahwa uang sebesar Rp200 ribu diberikan kepada Dian. Ketika itu terjadi, korban sedang menjalani pemulihan akibat diperkosa pamannya sendiri. Pemulihan yang dijalani korban berada di bawah pengampuan Dian yang waktu itu anggota Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Prempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur.

Artikel terkait:

Jaksa penuntut umum mendakwa perbuatan Dian dengan Pasal 81 ayat (1) Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana masing-masing selama 15 tahun penjara. Jaksa pun menuntut Dian dengan hukuman 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp800 juta.

“Terhadap tuntutan tersebut, kami berpendapat bahwa seharusnya terdakwa diklasifikasikan sebagai wali atau pengasuh anak karena merupakan petugas P2TP2A Lampung Timur. Sehingga, ancaman pidananya ditambah sepertiga menjadi 20 tahun penjara sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” kata Chandra.(*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed