AJI Bandar Lampung

Menyoal Indeks Kemerdekaan Pers

SOSIALISASI Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2019 di Bandar Lampung, Kamis, 28/11/2019. | dok. Dewan Pers

Hendry Sihaloho | Jurnalis Lepas

TAHUN ini, Dewan Pers kembali mengadakan survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP). Sejak 2013, Dewan Pers menyusun IKP setiap tahun. Tujuannya, memetakan dan memantau perkembangan kemerdekaan pers di Indonesia. Dengan demikian, bisa diidentifikasi persoalan-persoalan yang menghambat kemerdekaan pers untuk dilakukan perbaikan. Sedangkan pelaksanaan survei untuk menyusun IKP yang merupakan gambaran kondisi kemerdekaan pers di 34 provinsi di Indonesia.

Penilaian IKP didasarkan pada tiga kondisi lingkungan. Pertama, Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik yang terdiri dari sembilan indikator. Kedua, Kondisi Lingkungan Ekonomi, terdiri dari lima indikator. Ketiga, Kondisi Lingkungan Hukum yang terdiri dari enam indikator. Setiap indikator dituangkan dalam beberapa pernyataan.

Dalam penyusunan IKP, Dewan Pers memakai metode campuran (mixed methods). Maksudnya, metode kuantitatif berupa kuesioner kepada responden dan dilengkapi metode kualitatif berupa wawancara mendalam pada focus group discussion (FGD).

Mewakili Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung, saya dua kali dilibatkan dalam penyusunan IKP, yaitu 2019 dan 2020. Pada 2019, sekretariat Dewan Pers membuka lelang untuk penelitian tersebut. Nama tender: Pengadaan Jasa Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers. Harga perkiraan sendiri (HPS): Rp2,09 miliar.

Pemenang tender pengadaan jasa IKP itu adalah PT Multi Utama Risetindo. Anak perusahaan PT Multi Utama International tersebut dilaporkan bergerak dalam bidang pengadaan riset.

Pada 2019, pelaksanaan survei untuk menyusun IKP terkesan asal. Beberapa responden yang dipilih sebagai informan ahli kurang memiliki kapasitas. Padahal, Dewan Pers menetapkan kriteria responden, yaitu menguasai bidang terkait pers minimal lima tahun dan memiliki pemahaman tentang kemerdekaan pers.

Kemudian, terdapat perwakilan lembaga yang memang sama sekali tidak mengurusi pers maupun jurnalisme, seperti Ombudsman. Sementara, lembaga yang concern terhadap persoalan-persoalan pers, seperti LBH Pers Lampung, tidak dijadikan responden.

Padahal, penilaian dan pandangan mereka akan jadi referensi bagi Dewan Pers dalam menyusun IKP. Bagaimana memotret kondisi riil kemerdekaan pers bila yang dijadikan responden kurang memahami isu pers dan kurang pengetahuan ihwal jurnalisme?

Pernyataan yang tertuang dalam kuesioner, misalnya, “Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.” Bagaimana menilai pernyataan itu jika tak paham atau mengikuti perkembangan soal jurnalisme warga?

Atau pernyataan, “Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat wartawan dalam mencari, mengumpulkan, dan memberitakan informasi atau bahkan berujung pada pemecatan.”

Pun demikian dengan pernyataan, “Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan, seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas.”

Dalam jurnalistik dikenal istilah lingkaran konsentris ala David Protess dari Northwestern University. Itu semacam metode dalam menentukan derajat sumber berita. Lingkaran konsentris terdiri dari lingkaran paling luar, lingkaran lebih kecil, dan lingkaran terdalam. Artinya, makin dekat ke lingkaran terdalam makin tinggi pula derajat si sumber berita. Dengan kata lain, makin dekat si sumber dengan masalah, maka semakin kompeten sehingga apa yang disampaikan mendekati kebenaran.

Demikian pula responden untuk penyusunan IKP. Semakin ahli dan berkapasitas seorang informan, tentu makin menggambarkan kondisi riil kemerdekaan pers.

Kemudian, penyusunan pernyataan cenderung sentris. Maksudnya, Dewan Pers memukul rata setiap daerah. Kondisi pers di Jakarta tentu tak sama dengan Lampung. Di ibu kota mungkin terdapat kasus pers yang diadili. Tapi, tidak untuk Lampung atau mungkin daerah lainnya.

Pernyataan ini, misalnya: “Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).” Bagaimana menjawab bila di daerah dimaksud tidak ada perkara pers masuk pengadilan? Bila diharuskan menjawab, maka IKP tidak presisi. Padahal, IKP setidaknya mendekati kebenaran agar publik mengetahui kondisi sebenarnya soal kemerdekaan pers.

Selain kuesioner, metode penyusunan IKP juga wawancara mendalam lewat FGD. Lebih dari 70 pernyataan di kuesioner yang didiskusikan. Tujuan diskusi kelompok terarah itu menyamakan persepsi di antara para informan ahli. Sebab, masing-masing informan tentu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang berbeda ihwal jurnalisme.

Praktiknya, FGD melompat-lompat. Tidak semua pernyataan yang tertuang dalam kuesioner dibedah satu per satu. Padahal, sangat mungkin para informan ahli memberi penilaian berbeda. Jadi, tidak muncul diskusi terfokus dan mendalam.

Lalu, pelaksana survei IKP tidak menawarkan kembali ke forum. Maksudnya, apakah penilaian informan ahli berubah setelah diskusi.

Kondisi-kondisi itu menghasilkan IKP Lampung pada 2019 terendah kedua setelah Papua dengan skor rata-rata 67,91. Ini artinya, Indeks Kemerdekaan Pers Lampung hampir sama dengan Papua. Padahal, kita tahu bagaimana kemerdekaan pers di Papua. Wartawan lokal sulit menjalankan kerja-kerja jurnalistik, terutama yang terkait demo soal Papua Merdeka. Dicap bagian dari separatis. Kecurigaan terhadap jurnalis terkadang berakhir dengan kekerasan. Bahkan, akses bagi jurnalis asing masih sulit.

Pada 2020, penyusunan IKP kembali lewat tender. Dengan nilai Pagu Rp1,8 miliar, tender ini dimenangkan PT Sucofindo (BUMN). Tahun ini, Sucofindo kembali memenangkan tender jasa konsultan survei IKP. Nilai kontrak sekitar Rp2,8 miliar.

Sucofindo adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang inspeksi, pengujian, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi. Misinya, menciptakan nilai ekonomi kepada para pemangku kepentingan, terutama pelanggan, pemegang saham dan pegawai melalui layanan jasa inspeksi, pengujian, sertifikasi, konsultansi serta jasa terkait lainnya untuk menjamin kepastian berusaha.

Secara substansi, tidak ada yang berubah dari penyusunan IKP pada 2019 dan 2020. Saya memang dimintai rekomendasi ihwal informan ahli. Namun, pembahasan pada FGD masih melompat-lompat. Kemudian, pemandu diskusi tidak menawarkan ke forum, apakah penilaian para informan ahli berubah atau tidak setelah diskusi. Lalu, materi kuesioner pun relatif masih sama.

Selain itu, penyurvei yang mewawancarai saya pengurus partai politik. Ketika meminta penjelasan atas sebuah pernyataan, yang bersangkutan kurang mampu menguraikan secara terang. Hal penting lainnya, materi kuesioner terdapat pernyataan soal intervensi partai politik terhadap media. Bukankah ini dapat menimbulkan konflik kepentingan pada si penyurvei?

Beberapa teman juga merasakan hal serupa. Ketua AJI Surabaya dan Yogyakarta, misalnya. Mereka bilang, “Pengalaman tahun lalu diwawancarai, si pewawancara enggak tahu apa-apa soal pers. Ditanyain balik soal maksud pertanyaan, dia bingung.”

Pun demikian dengan ketua AJI Mataram. “Ternyata, persoalan di daerah hampir sama. Pewawancara gak paham dunia pers. (Pewawancara di Mataram) bukan parpol, tapi karyawan perusahaan ponsel. Pada 2019, informan ahli juga sembarangan. Tidak menguasai masalah dan lebih banyak dari unsur humas pemerintah.”

Saya tidak mengetahui apa alasan mendasar Dewan Pers menenderkan penyusunan IKP. Mengapa Dewan Pers tidak menggandeng lembaga yang punya rekam jejak dan reputasi dalam hal riset? Selain itu, tidak terlihat intervensi atas persoalan-persoalan yang muncul dalam IKP.

Semua ini menunjukkan seberapa serius Dewan Pers soal Indeks Kemerdekaan Pers yang dibiayai uang rakyat. Semoga premis saya keliru: riset IKP cuma program rutin tahunan, bukan mengindentifikasi dan mengintervensi persoalan-persoalan yang menghambat kemerdekaan pers.(*)

Exit mobile version