oleh

Batalkan Pemberhentian 75 Pegawai KPK

PERNYATAAN SIKAP KOALISI MASYARAKAT ANTIKORUPSI

JAKARTA – Nasib pemberantasan korupsi di Indonesia sudah sakaratul maut. ‘Berani jujur, Pecat!’ mungkin adalah semboyan yang saat ini digaungkan oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk untuk bertugas menyelamatkan uang rakyat dari tindak pidana korupsi kini sudah dibunuh secara sistematis. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai benteng terakhir penyelamat KPK telah gagal menjalankan mandat utamanya sesuai pembukaan konstitusi karena mengabaikan aspirasi rakyat dengan menolak Pengujian Perundang-Undangan secara Formil Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Seperti yang kita ketahui bersama, substansi UU KPK secara terang benderang telah melumpuhkan KPK, baik dari sisi profesionalitas maupun integritasnya. Mulai dari hilangnya independensi, pembentukan dan fungsi berlebih Dewan Pengawas, polemik kewenangan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), hingga alih status kepegawaian KPK ke Aparatur Sipil Negara (ASN). Hasilnya sudah terbukti, implikasi dari UU KPK tersebut telah mempersulit kinerja KPK, mulai dari kegagalan KPK dalam memperoleh barang bukti saat menindak kasus tipikor, hilangnya aktor kunci dalam kasus tipikor yang tidak ditemui hingga sekarang, hingga penerbitan SP3 untuk perkara mega korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Selain itu, KPK juga mengalami degradasi etika yang cukup serius. Mulai dari pencurian barang bukti, praktek penerimaan gratifikasi, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPK, serta suap untuk menghentikan perkara korupsi yang ditangani pelan tapi pasti telah merusak reputasi KPK yang sejak lama justru jadi satu-satunya harapan rakyat dalam pemberantasan korupsi.

Kini, pembunuhan KPK secara sistematis kembali dilakukan melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Tes tersebut disinyalir menjadi upaya serangan balik para koruptor untuk menyerang penyidik-penyidik berintegritas KPK. Sebanyak 75 pegawai KPK, termasuk Novel Baswedan, menjadi korban dari tes ‘abal-abal’ tersebut. Padahal, mayoritas di antara mereka saat ini sedang mengawal kasus tipikor besar, seperti korupsi bantuan sosial (bansos), korupsi lobster, serta korupsi berbagai kepala daerah yang kemarin baru saja ditindak.

Tes tersebut dikritik banyak pihak karena tidak memiliki komponen penilaian yang profesional dan cenderung menyerang privasi, seperti pertanyaan yang menyinggung keyakinan seseorang, rasis, seksis, serta pertanyaan-pertanyaan lainnya yang tidak relevan. Sungguh, ketua KPK telah bertindak sewenang-wenang dengan memberhentikan 75 pegawai KPK. Dalam Ketentuan Peralihan UU KPK, dijelaskan bahwa KPK tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut sesuai dengan Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019. Seharusnya, Firli Bahuri wajib mematuhi aturan hukum dan putusan MK yang telah menegaskan bahwa peralihan status kepegawaian tidak boleh merugikan pegawai itu sendiri. Hal ini kami nilai sebagai penyiasatan hukum dari ketua KPK yang sejak awal memiliki kepentingan dan agenda pribadi untuk “menyingkirkan” para pegawai yang sedang menangani perkara besar yang melibatkan oknum-oknum yang kekuasaan. Berbagai kasus terkait pembusukan KPK yang terjadi saat ini semakin membuktikan bahwa implikasi dari revisi UU KPK dan masuknya Firli Bahuri sebagai Ketua KPK telah membunuh pemberantasan korupsi itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, Koalisi Masyarakat Antikorupsi Indonesia menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Mendesak Ketua KPK untuk membatalkan hasil seleksi TWK dikarenakan pertanyaanpertanyaan TWK yang bersifat pribadi, seperti pertanyaan ajaran keyakinan, pertanyaan yang bersifat seksis, pertanyaan yang bermuatan pelecehan, pertanyaan yang menyinggung ras, serta pertanyaan-pertanyaan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan wawasan kebangsaan seseorang;
  2. Mendesak Ketua KPK untuk membatalkan pemberhentian terhadap 75 pegawai KPK yang diantaranya sudah terbukti rekam jejaknya memiliki integritas, berkomitmen tinggi dalam melakukan pemberantasan korupsi, serta sedang dalam menangani kasus tindak pidana korupsi untuk menyelamatkan raupnya uang negara;
  3. Mendesak MK untuk menegaskan bahwa dengan adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN, sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan Ketentuan Peralihan UU KPK. Dalam Ketentuan Peralihan UU KPK, dijelaskan bahwa KPK tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun diluar desain yang telah ditentukan tersebut sesuai dengan Putusan MK Nomor 70/PUUXVII/2019. Sebab, para pegawai KPK selama ini telah mengabdi di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan;
  4. Mendesak ketua KPK untuk menyudahi segala bentuk tindakan yang ditujukan sebagai bagian dari proses pelemahan dan pembusukan KPK.
  5. Mendesak ketua KPK untuk menjalankan kewajiban pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan membuka akses informasi sesuai Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf c UU KPK atas hasil asesmen yang dijadikan penilaian dan kebijakan untuk menyingkirkan pegawai KPK melalui proses penelitian khusus (litsus); serta
  6. Mendesak ketua KPK untuk membentuk Tim Investigasi yang melibatkan partisipasi publik secara luas guna melakukan investigasi yang menyeluruh atas dugaan skandal pemberhentian pegawai KPK.

Demikian pernyataan sikap Koalisi Masyarakat Antikorupsi Indonesia sebagai respons terhadap pelemahan KPK yang secara masif dilakukan belakangan ini.

Jakarta, 17 Mei 2021

Koalisi Masyarakat Antikorupsi Indonesia Koalisi Masyarakat Antikorupsi Indonesia

  1. Aksi Kamisan Kalimantan Timur
  2. Aksi Kamisan Semarang
  3. Aliansi Akademisi Tolak Omnibus Law
  4. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia Kerakyatan
  5. Aliansi BEM se-Semarang Raya
  6. Aliansi BEM se-Universitas Diponegoro
  7. Aliansi BEM se-Universitas Indonesia
  8. Aliansi BEM se-Universitas Negeri Semarang
  9. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
  10. Aliansi Mahasiswa Pascasarjana Universitas Gajah Mada
  11. Aliansi Mahasiswa Universitas Gajah Mada
  12. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
  13. Aliansi Pelajar Semarang
  14. Aliansi Rakyat Bergerak (ARB)
  15. Badan Pekerja Advokasi Nasional Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia Nasional
  16. BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
  17. BEM Fakultas Hukum Universitas Airlangga
  18. BEM Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
  19. BEM Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
  20. BEM Fakultas Hukum Universitas Padjajaran
  21. BEM Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada
  22. BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman
  23. BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran
  24. BEM Fakultas Peternakan Universitas Padjajaran
  25. BEM Kema Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Telkom
  26. BEM KM Universitas Dian Nuswantoro Semarang
  27. BEM KM Universitas Gajah Mada
  28. BEM KM Universitas Yarsi
  29. BEM NM Fakultas Hukum Universitas Andalas
  30. BEM PM Universitas Udayana
  31. BEM Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera
  32. BEM Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak
  33. BEM Tanri Abeng University
  34. BEM Universitas Brawijaya
  35. BEM Universitas Esa Unggul
  36. BEM Universitas Siliwangi
  37. Berdikari Online
  38. BersihkanIndonesia
  39. Blok Politik Pelajar
  40. CALS
  41. Dema Justicia Universitas Gajah Mada
  42. Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta
  43. Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya
  44. Enter Nusantara
  45. Forum Organisasi Intra Sekolah Makassar
  46. Fraksi Rakyat Indonesia (FRI)
  47. Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) Jateng
  48. Greenpeace Indonesia
  49. Indonesia Corruption Watch (ICW)
  50. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
  51. IndoPROGRESS
  52. Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM)
  53. Institute of Criminal and Justice Reform (ICJR)
  54. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur
  55. Kanopi Hijau Indonesia
  56. Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA)
  57. Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti
  58. Koalisi Golongan Hutan
  59. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
  60. Komite Kampus Yogyakarta
  61. Komite Rakyat Bersama (KOBAR)
  62. Komite Revolusi Pendidikan Indonesia (KRPI)
  63. Korps Mahasiswa Anti Korupsi Universitas Indonesia
  64. Laskar Mahasiswa Republik Indonesia Surabaya
  65. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar
  66. LBH Medan
  67. LBH Palangka Raya
  68. LBH Samarinda
  69. LBH Surabaya
  70. LBH Yogyakarta
  71. LBH JAKARTA
  72. Lembaga Pers Suara Ekonomi Universitas Pancasila
  73. Magister Administrasi Publik Corner-Klub Manajemen & Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada
  74. Pemerintahan Mahasiswa Universitas Sumatera Utara
  75. Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia Nasional
  76. Perkumpulan AEER
  77. Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi Universitas Muhammadiyah Surabaya
  78. Pusat Studi Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
  79. Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas
  80. Serikat Mahasiswa Progresif Universitas Indonesia (SEMAR UI)
  81. Social Movement Institute (SMI)
  82. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)
  83. Srikandi lestari
  84. Suara Mahasiswa Universitas Indonesia (SUMA UI)
  85. Trend Asia
  86. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nasional
  87. Walhi Jawa Barat
  88. Walhi Jawa Tengah
  89. Watchdoc Documentary
  90. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed