oleh

Ekspresi Mahasiswa: Dibayangi Sanksi Akademik, Dilaporkan ke Polisi, Diskors-DO

-Pendapat-205 views

Anisa Dwi Heriyani | Pemimpin Redaksi Sukma Polinela 2020-2021 

RESAH. Itu yang saya rasa ketika duduk di beranda rumah pada suatu sore. Angin sepoi-sepoi tak mampu menenangkan pikiran. Isi kepala dipenuhi tanya, mengingat rentetan peristiwa yang menimpa kawan-kawan saya.

Pada 19 Februari lalu, tiga mahasiswa Universitas Bandar Lampung (UBL) dilaporkan ke polisi. Pelaporan itu buntut dari aksi mereka menuntut keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Tak lama berselang, sembilan mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) dijatuhi skors dan drop out (DO). Sanksi itu setelah mereka mendirikan sekretariat Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil di luar kampus. Para mahasiswa dianggap melanggar kode etik dan merusak citra kampus.

Tak sampai di situ. Hal serupa juga terjadi hingga dua kali di kampus mitra petani, Politeknik Negeri Lampung (Polinela). Pertama, 17 Maret 2021, lima gubernur mahasiswa Polinela mendapat surat peringatan karena akan menggelar aksi lanjutan penurunan UKT. Kedua, 28 September 2021, seorang mahasiswa Polinela kembali menerima surat peringatan setelah aksi. Ia dituduh sebagai provokator. Sebelumnya, tiga mahasiswa Polinela mendapat surat pemanggilan orang tua pada 13 September lalu.

Terus terang, saya dongkol melihat peristiwa-peristiwa tersebut. Apalagi, ketika saya membaca postingan akun Instagram LBH Bandar Lampung ihwal penolakan gugatan mahasiswa UTI oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung. Miris, mahasiswa yang memperjuangkan hak dasarnya untuk memperoleh pendidikan justru tak diberi kesempatan.

Pernah suatu hari saya menghadiri persidangan mahasiswa UTI. Saya berbicara dengan salah satu mahasiswa yang dijatuhi sanksi akademik. Ia menyampaikan bahwa betapa besar keinginannya untuk bisa terus melanjutkan pendidikan. Terlebih, ia saat ini menjalani semester akhir.

Saya sampai tak habis pikir, bagaimana mungkin sebuah kampus tega mengeluarkan mahasiswanya. Bahkan, berupaya menjebloskan mahasiswanya ke penjara hanya karena menyuarakan keresahan.

Rangkaian peristiwa itu terus menyeruak, khususnya di Lampung. Bahkan, akhir-akhir ini seolah menjadi kebiasaan berbagai kampus untuk melakukan hal serupa. Salah satu tenaga pendidik malah menjadikannya sebagai preseden kepada mahasiswa yang kritis.

Perguruan tinggi yang acap disebut miniatur negara tak sepatutnya memberangus ekspresi mahasiswa. Sebab, kebebasan itu dilindungi UU 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Juga dijamin UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Beberapa suara mungkin terdengar kasar, bahkan tak rasional. Namun, semua itu bukan alasan pembenar untuk menjadikan orang hidup dalam bayang-bayang sanksi akademik.

Penjatuhan sanksi akademik menimbulkan kesan sebagai bentuk pembungkaman terhadap mahasiswa. Jika praktik ini terus berlanjut, maka dapat menciptakan atmosfer ketakutan untuk berbeda pendapat dan mengkritik kampus. Ini berarti keresahan yang dirasakan mahasiswa bertambah panjang, atau bisa saja tak menemui titik terang.

Pemimpin-pemimpin kampus yang terpilih secara demokratis justru menodai proses demokrasi itu sendiri dengan menjatuhkan sanksi akademik kepada mahasiswa yang menyampaikan ekspresi. Seharusnya, kampus menjadi ruang perwujudan demokrasi yang aman dan nyaman, bukan menjadi tempat yang begitu menyeramkan. Alih-alih memberikan ruang bersuara, kampus malah menutup rapat-rapat pintu bersuara itu. Seolah tak ingin lagi mendengar suara-suara sumbang itu.

Hidup Mahasiswa! Hidup Mahasiswa! Slogan yang selalu menggema di kalangan mahasiswa bak tamparan keras. Memang benar, mahasiswanya hidup, tapi tidak dengan suara mereka. Suara-suara itu mati. Bahkan, tak sempat hidup.

Bagi saya, suara-suara itu seperti sebuah nyawa. Sejarah mencatat, mahasiswa berhasil mengubah banyak hal dalam kehidupan. Pada 1998, misalnya, aksi mahasiswa turut menggulingkan rezim otoriter Orde Baru. Banyak aksi mahasiswa lainnya sepanjang Republik ini berdiri, di mana para mahasiswa menentang kekuasaan sewenang-wenang dan ketidakadilan.

Lewat suara-suara yang gigih dan penuh keberanian itulah stabilitas kebijakan dapat terus terkontrol. Karena itu, tindakan-tindakan represi terhadap mahasiswa, khususnya yang dilakukan petinggi kampus, harus dihentikan agar tidak membentuk ruang ketakutan. Kesempatan memperoleh pendidikan tak bisa dirampas dari mereka hanya karena menyampaikan ekspresinya.(*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed