oleh

Menyoal Aturan Kejati Lampung Larang Jurnalis Bawa Alat Kerja

-Pendapat-129 views

Hendry Sihaloho | Ketua AJI Bandar Lampung 2019-2022

ENTAH apa yang menjadi rasio Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung ketika menetapkan aturan yang melarang para tamu, termasuk jurnalis, membawa barang elektronik seperti ponsel, saat memasuki gedung kejaksaan setempat. Bagi jurnalis kekinian, ponsel merupakan bagian alat kerja. Gawai itu menjadi penunjang utama dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistik.

Inilah yang terjadi kepada jurnalis Suara.com Ahmad Amri. Ia sempat menolak ketika diminta menitipkan barang bawaannya, termasuk ponsel, ke pos penjagaan. Penolakan Amri bukan tanpa sebab. Saat itu, ia hendak meminta konfirmasi ihwal dugaan oknum jaksa menerima uang dari keluarga terpidana kasus pembalakan liar. Tentu saja Amri mesti membawa alat kerja (ponsel) untuk merekam pernyataan sang jaksa. Orang yang meminta Amri untuk menitipkan barang bawaannya adalah Anton Nur Ali, jaksa yang akan dimintai konfirmasi.

“Itu (menitipkan barang) sudah aturan jika ingin masuk ke gedung Kejati Lampung,” kata Anton.

Amri tak punya pilihan. Demi mendapatkan konfirmasi untuk menjaga keberimbangan berita, ia menuruti permintaan Anton. Pun demikian kala Anton mengajaknya ke ruang kerja. Sebab, jaksa tersebut hanya mau bicara jika di ruang kerjanya. Semua itu dilakukan Amri untuk memperoleh konfirmasi, hal prinsipiil dalam jurnalisme.

Sesampai di ruang kerja, Anton mempersilakan Amri duduk. Tapi, bukan konfirmasi yang diperoleh Amri. Wartawan itu malah menerima intimidasi.

Anton yang mengetahui Amri tak membawa alat kerja menyatakan, “Sudah men-screenshot pesan WhatsApp (WA) Amri dan mengonsultasikannya ke bagian Cyber Polda Lampung.” Menurutnya, pesan yang dikirim Amri sudah bisa dikenakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pesan WA yang dimaksud Anton adalah konfirmasi. Sebelum mendatangi kejati, Amri lebih dahulu meminta konfirmasi kepada Anton lewat pesan WA. Karena tak kunjung mendapat respons, Amri pun memutuskan menyambangi Kejati Lampung. Keputusan Amri mendatangi kejati karena memahami bahwa sifat berita itu segera. Selain itu, Amri menyadari bahwa konfirmasi dalam jurnalisme adalah wajib. Ini menunjukkan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik.

Tak hanya intimidasi. Di lantai dua di salah satu gedung Kejati Lampung itu, Anton juga mengatakan kepada Amri, “Saya sudah cari-cari kamu sama dua orang, tapi gak ketemu.”

Entah apa maksud Anton mencari Amri bersama dua orang. Belakangan, Anton menyebut bahwa dua orang dimaksud adalah jurnalis. Namun, apa relevansinya dengan konfirmasi yang dilakukan Amri?

Intimidasi yang dialami Amri sudah barang tentu tidak terekam. Sehingga, relatif sulit bila ditanyakan buktinya. Sebab, sejak awal, juru warta itu tidak diperkenankan membawa alat kerja meski sedang menjalankan proses jurnalistik.

Bertentangan dengan UU Pers

Aturan Kejati Lampung yang melarang jurnalis membawa alat kerja bertentangan dengan UU 40/1999 tentang Pers. Dalam Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Artinya, konfirmasi yang diupayakan Amri bagian dari kegiatan jurnalistik.

Aktivitas jurnalistik tersebut merupakan wujud kemerdekaan pers. Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1), yang dimaksud dengan “kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara” adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.

Kemudian, Pasal 8 menegaskan, “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.” Maksud perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lalu, dalam penjelasan umum diatur bahwa pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya.

Tak hanya UU Pers. Aturan yang melarang orang membawa barang elektronik terkesan melawan semangat keterbukaan. Sebagai bagian dari pemerintah, Kejati Lampung seyogianya mengedepankan transparansi.

Dengan keterbukaan, masyarakat dapat melakukan kontrol sosial yang menekan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, keterbukaan bisa membangun karakter masyarakat yang kritis, sehingga menjadi sebuah masyarakat yang demokratis.

Bantah Pernyataan Sendiri

Beberapa jam setelah intimidasi terhadap Amri ramai diberitakan, Kejati Lampung segera menggelar jumpa pers, Jumat, 22/10/2021. Di hadapan para jurnalis, Anton membantah mengintimidasi dan mengancam Amri dengan UU ITE. Dia menyebut apa yang terjadi hanya miskomunikasi.

Lewat media sosialnya, Kejati Lampung menyampaikan bahwa konferensi pers tersebut “demi pemberitaan yang berimbang.” Padahal, Amri telah menempuh sejumlah upaya untuk memperoleh keberimbangan berita (konfirmasi). Bukan keberimbangan yang didapat, malah menjadi korban kekerasan verbal.

Kemudian, dalam jumpa pers itu, Kasi Penkum Kejati Lampung I Made Agus Putra menyatakan, Anton tidak menerima uang dari keluarga terpidana pembalakan liar. “Tidak benar, sudah dikroscek,” ujarnya.

Pernyataan itu di luar ekspektasi. Bukannya menyatakan, “Kami akan memeriksa dugaan penerimaan uang oleh jaksa yang bersangkutan,” tapi langsung membantah. Padahal, media massa memuat terang nama si pemberi uang. Lebih dari itu, pemberitaan yang menyebutkan jaksa Anton menerima uang dapat dianggap sebagai informasi yang seyogianya ditindaklanjuti secara serius. Sebab, hal tersebut menyangkut kredibilitas yang dapat memengaruhi muruah kejaksaan sebagai institusi penegak hukum.

Sikap Kejati Lampung berbeda dengan Kejaksaan Agung (Kejagung). Melalui keterangan tertulisnya, Kepala Pusat Penerangan Kejagung Leonard Eben Ezer mengatakan, pihaknya mengusut dugaan penerimaan uang oleh jaksa Anton.

“Jaksa Agung Muda Pengawasan telah memerintahkan kepala Kejaksaan Tinggi Lampung untuk segera melakukan klarifikasi atas dugaan permintaan atau pun penerimaaan uang,” kata Leonard.

Dua hari lalu, Made menyampaikan pernyataan berbeda. Ia bilang, “Terkait pemberitaan jaksa A (Anton), sebagaimana SOP bahwa saat ini penanganan perkaranya dilakukan pemeriksaan internal di Kejaksaan Tinggi Lampung.” Ini berarti Made membantah pernyataannya sendiri yang menyebut, “Tidak benar, sudah dikroscek.”(*)

Catatan: Artikel ini merupakan pandangan pribadi, tidak mewakili sikap organisasi.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed