AJI Bandar Lampung

Komisi Nasional Disabilitas, Arah Baru Penghormatan-Pelindungan-Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Ilustrasi | website Komnas HAM

Abdullah Fikri, S.H.I., M.S.I. | dosen Fakultas Hukum UPN V Jawa Timur

PERKEMBANGAN isu disabilitas di Indonesia mengalami kemajuan signifikan. Hal ini ditandai dengan beberapa hal.

Pertama, gerakan sosial para aktivis isu disabilitas di berbagai wilayah Indonesia dan berbasis akar rumput sebagai bentuk rekonstruksi sosial dengan tujuan utama terciptanya inklusi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Selain sebarannya yang meluas, sistem keorganisasiannya telah mengalami formasi jaringan yang saling melengkapi antara satu isu dengan isu yang lain.

Kedua, aspek hukum dan kebijakan; lahirnya Convention on The Rights of Persons With Disabilities (CRPD) pada 2006, yang kemudian diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Terhadap Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas. Kemudian, lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai serangkaian peraturan yang memberikan payung hukum dalam pemenuhan dan pelindungan hak-hak penyandang disabilitas. Lahirnya beberapa peraturan tersebut menunjukkan kristalisasi gerakan disabilitas, baik dalam cakupan internasional maupun nasional, yang sekaligus mengubah paradigma lama dalam isu disabilitas (berparadigma medis dan charity) menjadi paradigma Hak Asasi Manusia (human rights/HAM).

Dalam konteks ke-Indonesia-an, UU 8/2016 merupakan terobosan baru secara hukum dan pembentukan paradigma baru. Undang-undang tersebut mengamanatkan beberapa peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Termasuk, mengamanatkan pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND) sebagai langkah institusional dalam hal pengawasan terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. KND dapat juga disebut sebagai institusi HAM yang memiliki fungsi pemantauan dan advokasi hak-hak penyandang disabilitas pada tingkatan nasional.

Kelahiran KND melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap percepatan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, meskipun peraturan tersebut terbit tidak sebagaimana amanat UU 8/2016, yaitu KND dibentuk paling lambat tiga tahun setelah terbitnya UU 8/2016.

Peraturan untuk pembentukan KND terbit empat tahun setelah terbitnya UU 8/2016 melalui Perpres 68/2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas, yang kemudian dalam serangkaian prosesnya anggota KND dilantik pada 2021. Terlepas pro dan kontra terhadap perpres tersebut, kelahiran KND di Indonesia sebagai salah satu pilar pendukung dalam penegakan HAM disabilitas.

Merujuk Pasal 130-133 UU 8/2016 dan Pasal 4-5 Perpres 68/2020, KND memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

Pasal 131

Dalam rangka pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibentuk KND sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen.

Pasal 132

(1) KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

(2) Hasil pemantauan, evaluasi, dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden.

Pasal 133 . . .

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, KND menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyusunan rencana kegiatan KND dalam upaya pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
  2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang Disabilitas;
  3. Advokasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; dan
  4. Pelaksanaan kerja sama dalam penanganan penyandang disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 134

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja serta keanggotaan KND diatur dengan peraturan presiden.

Tugas dan fungsi KND sebagaimana pasal-pasal di atas juga termaktub dalam Perpres 68/2020 yang mengatur soal struktur keorganisasian KND.

Tantangan Komisi Nasional Disabilitas

Selama ini, isu penanganan penyandang disabilitas berfokus pada isu kesejahteraan sosial yang mencakup rehabilitasi sosial, jaminan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial. Hal itu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 6 UU 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Ini mengandung pemahaman bahwa penanganan persoalan penyandang disabilitas dibatasi pada kesejahteraan sosial yang merupakan salah satu dari hak-hak penyandang disabilitas sebagai manusia dan warga negara.

Penanganan penyandang disabilitas pun dilimpahkan kepada satu lembaga yang mengurusi urusan sosial. Sehingga, paradigma yang terbentuk urusan penanganan penyandang disabilitas masih bersifat monosektor. Padahal, dalam perkembangan dewasa ini, penanganan persoalan penyandang disabilitas tak lagi sekadar urusan sosial, akan tetapi mencakup berbagai dimensi hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bersifat multisektor yang dilaksanakan secara sinergi antarkementerian dan lembaga, bahkan dengan masyarakat dan korporasi.

KND memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan sinergisme dalam penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pengukuhan anggota KND oleh presiden berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50/M Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Nasional Disabilitas menandakan bahwa terbentuknya KND sebagai institusi pemantau dalam penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia.

Tentunya KND bukan satu-satunya lembaga yang menjalankan pemantauan. Banyak organisasi penyandang disabilitas yang telah melakukan berbagai hal dalam upaya kerja-kerja advokasi dalam berbagai isu, sekaligus sebagai bentuk pemantauan terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.  KND merupakan kristalisasi dari gerakan sosial sekaligus gerakan politik masyarakat penyandang disabilitas yang melakukan perubahan paradigma dalam isu disabilitas. Oleh karena itu, KND memiliki tantangan-tantangan dalam merumuskan kerangka kerja, khususnya sebagai tugas pemantauan. Setidaknya, ada tiga tantangan KND dalam upaya melakukan tugas pemantauan terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia.

Pertama, tantangan politik; posisi tawar (bargaining politic) KND sangat diharapkan dalam hal memengaruhi kebijakan-kebijakan publik, dan atau berbagai keputusan publik yang dikeluarkan oleh lembaga suprastruktur politik. Untuk itu, KND memerlukan kontribusi dari penyandang disabilitas, baik secara individu maupun organisasi, sebagai strategi politik gerakan akar rumput. Selain itu, keterlibatan lembaga infrastruktur politik pun menjadi bagian penguat dalam melakukan konsolidasi politik. Aspek politik inilah yang menjadi tantangan bagi KND, apakah dapat memanfaatkan peluang strategi gerakan politik akar rumput dengan melibatkan lembaga politik lainnya, ataukah justru terjebak dalam lingkaran-lingkaran politik.

Kedua, tantangan birokrasi; rumitnya sistem birokrasi pelayanan publik bagi penyandang disabilitas belum secara masif melaksanakan pelayanan publik berbasis akomodasi yang layak (reasonable accommodation). Oleh karena itu, penting untuk mengupayakan penyadaran terhadap sistem dan mekanisme birokrasi agar sensitif disabilitas. Selain itu, penting juga untuk membangun sistem koordinasi birokratif dengan beberapa Komite Disabilitas atau lembaga dengan istilah lainnya di level daerah. Tindakan itu pun dapat dijadikan sebagai peluang dalam memecahkan tantangan birokrasi yang masih terasa rumit. Tidak kalah pentingnya juga bahwa KND memiliki tantangan untuk membuktikan bahwa secara kelembagaan KND dapat menjadi corong terhadap pembenahan paradigma di dalam birokrasi kementerian yang membidangi urusan sosial yang merupakan leading sector sekaligus lembaga yang membawahi KND.

Ketiga, tantangan akademik; perkembangan studi disabilitas yang cukup signifikan menandakan bahwa dalam dunia akademik isu disabilitas menjadi isu yang menarik didiskusikan dan dikaji serta diteliti oleh para peneliti, akademisi, bahkan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) dengan berbagai disiplin keilmuan. Kemunculan pelbagai jurnal terhadap isu disabilitas, banyaknya penelitian baik dalam tingkatan S1 hingga S3, berbagai seminar atau converence mengenai isu disabilitas, dan berbagai proyek penelitian lainnya menjadi data ilmiah dalam menentukan arah KND dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Tantangannya adalah bagaimana KND kemudian meramu berbagai studi, sehingga menjadi satu kesatuan sektor pengetahuan dalam menentukan kebijakan dalam penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Ketiga tantangan tersebut menjadi dasar bagi KND periode pertama. Maksudnya, sebagai langkah meletakkan dasar-dasar kelembagaan HAM dengan tugas dan fungsi yang telah ada.

Pada akhirnya, bahwa “nothing about us without us” menjadi prinsip dasar agar partisipasi penuh dan bermakna dari penyandang disabilitas tetap menjadi pijakan dasar dalam penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.(*)

Exit mobile version