oleh

Senjata Melumpuhkan Media Itu Bernama MoU

Riyo Pratama | Jurnalis Tribun Lampung | Anggota AJI Bandar Lampung

DALAM salinan bahasa Indonesia, Memorandum of Understanding (MoU) memiliki beberapa arti. Ada yang menerjemahkan sebagai nota kesepakatan atau nota kesepahaman. Ada pula yang mengartikan perjanjian kerja sama atau perjanjian pendahuluan. Singkatnya, MoU semacam kontrak yang isinya saling pengertian di antara para pihak.

Sebagai entitas bisnis, perusahaan media jamak menjalin MoU. Misalnya, sebuah media mengadakan MoU dengan pemerintah daerah atau korporasi. Namun, keberadaan MoU ini bertendensi mengebiri fungsi dasar media.

Pengalaman di lapangan, saya pernah bertanya kepada salah satu reporter ihwal alasannya tak meliput sebuah isu. Dengan lantang ia menjawab, “Percuma saja diliput, enggak mungkin terbit. Sebab, kami sudah MoU.”

Miris mendengarnya. Jawaban polosnya mengesankan bahwa MoU mampu menghentikan pemberitaan. MoU menjadi senjata untuk melumpuhkan media. Pada titik ini, jurnalisme tak lagi berpijak pada kebenaran.

Selain MoU, kepemilikan media turut memperparah keadaan. Pejabat publik atau tokoh yang menjadi pemilik media cenderung memprioritaskan pemberitaan yang menguntungkan kepentingan pribadi. Lewat produk jurnalistik, persepsi publik dibentuk dengan citra yang baik.

Simak saja percakapan sesama jurnalis ini.

“Ayo meliput, ada kecelakaan lalu lintas. Peristiwa ini perlu diberitakan agar orang-orang mengetahui, sehingga sampai kepada pihak keluarga korban,” kata seorang jurnalis mengajak rekannya.

“Waduh gue enggak bisa ikut, Bro. Bos menyuruh gue meliput agenda perusahaan. Gue harus ke sana. Kalau tidak, bisa berabe,” jawab sang rekan.

Situasi ini memunculkan pertanyaan. Masih adakah media yang berorientasi pada kepentingan publik?

Jawabannya: masih. Banyak media yang tegak lurus memperjuangkan idealisme pers. Namun, persepsi yang terbentuk di masyarakat ihwal media dan wartawan terkesan negatif. Ibarat pepatah, “Seorang makan nangka, semua kena getahnya.”

Meski begitu, tak perlu patah arang. Di luar sana, masih terdapat media yang mengabdi pada kepentingan publik. Mereka berdiri pada kebenaran – tidak memedulikan MoU maupun kepentingan pribadi.

Sebagai pemegang kontrol sosial, media seyogianya tegak lurus memperjuangkan tujuan jurnalisme, yakni menyediakan informasi yang dibutuhkan warga, sehingga mereka bisa mengatur hidupnya secara bebas.(*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed